PT Freeport Indonesia sepakat untuk mendivestasikan sahamnya pada Pemerintah Indonesia sebesar 51%. PT Freeport juga berniat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga Januari 2022.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Inc., Richard Adkerson, di Gedung ESDM Jakarta Selasa (29/8) menjelaskan, perundingan yang memakan waktu lama antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport sejak tiga sampai empat bulan lalu bisa dikerjakan dengan maksimal.
“Kerjasama pemerintah dengan Freeport bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ini tidak mudah, dengan berbagai upaya semaksimal bisa dilakukan dan dengan kerjasama yang baik dari semua instansi pemerintah itu dicapai beberapa hal,” ujarnya.
Kesepakatan yang dihasilkan pertama lanjut Jonan, Freeport sepakati mendivestasikan 51% sahamnya kepada negara. Hal ini pun sesuai dengan mandat Presiden Jokowi dalam perundingan ini.
"Pertama ini mandat presiden dan bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51% total. Hal ini akan dimasukkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Jadi detail timing arahan Presiden bisa diselesaikan minggu ini," kata Jonan.
Jonan menambahkan, hal kedua adalah, Freeport sepakat berkomitmen bangun smelter dalam lima tahun selambat-lambatnya sampai Januari 2022 atau sewaktu perjanjian IUPK diterbitkan.
Hal ketiga yang disepakati lanjut Jonan adalah Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerima di rezim menggunakan Kontrak Karya (KK).
Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati poin-poin utama dari perundingan tersebut, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam keterangan pers yang diunggah di laman kementerian.
Kesepakatan ini dicapai setelah perundingan yang berlangsung hari Minggu, 27 Agustus antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
Tim pemerintah diwakili oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. Sementara pihak Freeport diwakili Presiden dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.
Freeport adalah perusahaan tercatat di bidang pertambangan terbesar di dunia.
