Pemerintah pro-Beijing di Hong Kong telah mengungkapkan seperangkat gagasan reformasi pemilu yang tidak mengindahkan tuntutan para pemrotes pro-demokrasi.
Gagasan yang diumumkan hari Rabu (22/4) itu secara teknis mengizinkan wilayah China yang semi-otonom itu memilih pemimpinnya pada 2017 untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Tetapi gagasan itu juga sangat mematuhi tuntutan Beijing agar semua calon pemimpin tertinggi harus disetujui oleh komite pencalonan yang pro-China.
Para anggota parlemen oposisi mengutuk gagasan itu sebagai usaha mengadakan demokrasi palsu dan bertekad untuk mem-veto gagasan tersebut ketika tiba waktunya untuk pemungutan suara tahun ini.
Setelah gagasan itu diungkapkan Rabu, banyak anggota parlemen pro-demokrasi keluar dari Gedung Legislatif sebagai tanda rasa muak.
Pemrotes juga berkumpul di luar gedung itu. Sebagian membawa spanduk pro-pemerintah. Lainnya memegang payung kuning – tanda gerakan pro-demokrasi.
Para aktivis demokrasi mengadakan lebih dari dua bulan demonstrasi massa dan aksi-duduk pada akhir tahun lalu untuk menuntut apa yang mereka sebut demokrasi sejati.
