Jeda kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas akan diperpanjang dua hari, kata mediator Qatar pada hari Senin (27/11), seiring berakhirnya gencatan senjata empat-hari di Gaza yang disepakati sebelumnya.
“Negara Qatar mengumumkan bahwa, sebagai bagian dari mediasi yang sedang berlangsung, telah tercapai sebuah kesepakatan untuk memperpanjang jeda kemanusiaan selama dua hari di Jalur Gaza,” cuit Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al Ansari di X, yang sebelumnya bernama Twitter.
Gedung Putih menyambut baik hal itu. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby berharap warga Amerika akan termasuk ke dalam 20 sandera yang rencananya akan dibebaskan dalam masa perpanjangan gencatan senjata, mengingat masih ada delapan hingga sembilan warga AS yang diyakini masih disandera.
“Kami akan terus berupaya memperpanjang jeda itu lagi. Pasti, itu yang kami inginkan. Kami ingin membebaskan semua sandera dan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya,” kata Kirby.
Pada hari yang sama, pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan bahwa kelompoknya tengah menyusun daftar baru sandera yang akan dibebaskan “untuk memperpanjang gencatan senjata” dengan Israel.
Sebelumnya, seorang sumber Hamas mengatakan bahwa kelompok itu terbuka pada gagasan memperpanjang gencatan senjata “dua hingga empat hari” dengan imbalan pembebasan “20 sampai 40 tahanan Israel” pada saat itu.
Israel juga memberikan isyarat kesediaannya memperpanjang jeda pertempuran dan mengamankan lebih banyak pembebasan sandera, di tengah tekanan dari keluarga sandera dan negara-negara sekutunya.
Juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa mereka berharap “dapat menerima 50 sandera lagi selepas malam ini dalam upaya untuk membawa semua orang pulang.”
Sementara itu, pada hari Senin di Kota Barcelona, Spanyol, para menteri luar negeri yang menghadiri pertemuan anggota Uni Eropa dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika, yang berfokus pada upaya diplomatik untuk menghentikan perang Israel-Hamas, menyerukan pembebasan lebih banyak sandera Israel ketika jeda pertempuran di Gaza hampir berakhir.
Negara-negara itu juga sepakat bahwa solusi dua negara adalah jawaban dari konflik Israel-Palestina. Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa Otoritas Palestinalah yang sebaiknya memerintah Gaza.
Solusi dua negara adalah gagasan berdirinya sebuah negara bagi bangsa Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, berdampingan dengan Israel.
“Mereka (Otoritas Palestina) bisa dan perlu memperbaiki fungsinya dan harus ada pemilu sesegera mungkin. Israel juga harus bekerja sama untuk mewujudkannya, tidak seperti yang mereka lakukan di Yerusalem Timur ketika mereka (penduduk Palestina) mencoba menggelar pemilu. Tentu saja kita perlu melakukan semua ini, tentu saja kita perlu memperkuat, melegitimasi dan mendukung Otoritas Nasional Palestina, dan tentu saja mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari komunitas internasional dan itulah tujuan keberadaan PBB,” ujar Borrell.
Borrell menambahkan, dukungan komunitas internasional krusial untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan di Gaza, yang dinilainya akan menjadi lahan subur bagi berkembangnya organisasi yang sarat kekerasan dan menimbulkan ancaman ketidakamanan.
Dalam forum itu, Menlu Yordania Ayman Safadi menuduh Israel melakukan genosida dengan mengebom Gaza selama enam minggu terakhir. Ia juga mengatakan, pembahasan tentang masa depan bangsa Palestina harus berfokus pada Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan.
Otoritas Palestina, yang diwakili Menteri Luar Negeri Riad al-Maliki, mengatakan bahwa pemerintahannya tidak pernah meninggalkan Gaza. Ia mengatakan, mereka memiliki 60.000 pegawai publik yang melayani masyarakat Gaza. Sebagai informasi, Jalur Gaza saat ini diperintah oleh kelompok Hamas, salah satu faksi di wilayah Palestina.
“Saya rasa sekarang, setelah perang mengerikan di Gaza dan kehancuran yang terjadi, akan ada peningkatan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kami harus meresponsnya dengan menambah lebih banyak pegawai publik di Gaza. Tapi kami telah mengambil tanggung jawab dengan serius selama 17 tahun ini dan kami akan terus melakukan hal yang sama. Kami tidak akan pernah berhenti bertanggung jawab dan memberikan layanan yang diperlukan, karena kami otoritas yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan di seluruh wilayah pendudukan Palestina, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat,” kata al-Maliki.
Sejak berminggu-minggu sebelum dan selama berlangsungnya gencatan senjata sementara, Qatar, dengan dukungan AS dan Mesir, telah terlibat dalam proses negosiasi intensif untuk mewujudkan dan memperpanjang jeda pertempuran di Gaza. Para penengah mengatakan bahwa jeda tersebut memang dirancang agar dapat diperluas dan diperpanjang.
Selama gencatan senjata pertama, sebanyak 50 sandera warga sipil – perempuan dan anak-anak – rencananya akan dibebaskan oleh Hamas.
Sebagai imbalan, 150 tahanan Palestina yang dikurung Israel juga akan dibebaskan dan bantuan kemanusiaan akan diizinkan memasuki Gaza.
Dalam tiga hari pertama, 39 sandera Israel dibebaskan Hamas dengan imbalan 117 tahanan Palestina yang dikurung Israel sebagai bagian dari kesepakatan.
Sementara itu, melalui negosiasi lain yang secara paralel dilakukan oleh Qatar, sebanyak 17 warga Thailand, satu warga Filipina dan satu warga berkewarganegaraan ganda Rusia-Israel juga telah dibebaskan kelompok militan tersebut.
Jumlah sandera yang akan dibebaskan sejauh ini merupakan yang terbanyak sejak militan Hamas melancarkan serangan ke Israel selatan secara mendadak pada 7 Oktober lalu dalam serangan paling mematikan dalam sejarah Israel.
Israel mengatakan serangan itu menewaskan 1.200 orang, sebagian besarnya adalah warga sipil. Selain itu, sekitar 240 orang disandera, termasuk warga lansia dan anak-anak.
Menanggapi hal itu, Israel melancarkan serangan bom tanpa henti dan serangan darat ke wilayah Gaza yang dikuasai Hamas. Pemerintahan Hamas menyatakan bahwa serangan Israel telah menewaskan 15.000 orang, ribuan di antaranya anak-anak. [rd/lt]
Forum