Puluhan tokoh, akademisi dan aktivis dari LSM, yang membentuk Gerakan Rakyat Anti-Mafia Hukum, di antaranya adalah Anies Baswedan, Komaruddin Hidayat, Teten Masduki, Todung Mulya Lubis, Zainal Arifin Mochtar, Wimar Witoelar dan Eep Saifulloh Fatah serta Taufik Basari.
Sekertaris Jenderal Tranparency International Indonesia yang juga merupakan salah satu inisiator deklarasi ini, Teten Masduqi, mengatakan deklarasi ini merupakan salah satu bentuk tekanan dari masyarakat agar proses pemberantasan mafia hukum tetap berjalan.
Teten menilai belakangan ini sudah mulai ada perlawanan yang serius dari sejumlah politisi di DPR, Jaksa dan Polisi dalam upaya melawan mafia hukum. Bahkan sejumlah politisi di DPR, menurut Teten, telah mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dibubarkan. Padahal, tambah Teten, keberadaan Satgas sangat diperlukan dalam pemberantasan mafia hukum di Indonesia.
Puluhan tokoh, akademisi dan aktivis dari LSM, menurut Teten, juga menyesalkan tindakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu lemah menghadapi para mafia hukum.
Seharusnya, kata Teten, Presiden SBY melakukan perubahan untuk membersihkan mafia hukum terutama di kalangan Kepolisian dan Kejaksaan. Ia mengatakan, "Perlu ada tekanan dari masyarakat supaya pemberantasan mafia hukum ini kemudian tidak berhenti karena ada perlawanan balik, tekanan publik yang luas akan bisa mempercepat proses pemberantasan mafia hukum ini. Pemerintah begitu lemah menghadapi para mafia hukum ini. Dan, Pak SBY tidak pernah memberikan perlindungan yang cukup misalnya terhadap Satgas pun ketika, misalnya, menghadapi serangan-serangan balik dari DPR, dari polisi, dari Jaksa."
Praktisi hukum yang juga salah seorang inisiator deklarasi Gerakan Rakyat Anti-Mafia Hukum, Taufik Basari, menyatakan pasca-deklarasi ini, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di berbagai daerah di Indonesia agar melakukan tekanan yang sama. "Pesannya kita harapkan sama, yakni kita menyatakan perang terhadap mafia hukum."
Gerakan Rakyat Anti-Mafia Hukum tersebut juga akan memberikan dukungan kepada KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Pengadilan Tipikor, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberantas mafia hukum dan juga mafia pajak.
Rencananya Panitia Kerja (Panja) Mafia Pajak DPR pekan depan akan memanggil Kapolri sehubungan dengan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Terkait hal tersebut, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti menilai kinerja Panja Mafia Pajak DPR hanya akan berakhir pada kompromi politik. Untuk itu, menurutnya, Panja Mafia Pajak DPR sangat tidak diperlukan. "Kemudian apa yang terjadi ? Politisasi di dalam partai-partai dalam Sekgab (Sekretaris Gabungan terjadi) yang di dalammnya ada partai-partai koalisi, ujar Ikrar Nusa Bakti.
