Para pejabat AS menjelaskan mekanisme rencana multinasional baru yang dirancang untuk membebaskan Suriah dari berbagai konflik militer.
Rencana itu, yang disusun oleh Grup Bantuan Internasional Suriah, menyerukan pemberlakuan sebuah kondisi yang disebut “cessation of hostilities” atau “penghentian permusuhan”.
Oposisi Suriah meminta agar jeda aksi militer itu disebut "penghentian " dan bukan gencatan senjata, kata Menteri Luar Negeri AS John Kerry hari Jumat (12/2).
Kemudian dalam briefing Jumat, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang memperinci lebih jauh perbedaan itu danmengatakan, oposisi Suriah berpendapat gencatan senjata merupakan penghentian secara resmi sebuah konflik dimana "tujuan politik yang mendasari konflik telah ditinggalkan atau diselesaikan," suatu situasi yang belum terjadi di Suriah .
"Tujuan intinya adalah untuk menghentikan kekerasan," kata pejabat itu
Penghentian ini tidak termasuk kelompok teroris, seperti ISIS dan Al Nusra. Sebagai bagian dari rencana itu, AS dan Rusia akan memimpin bersama sebuah gugus tugas gencatan senjata yang akan bertugas untuk memetakan wilayah yang dikuasai kelompok teroris dan menyelesaikan setiap pelanggaran penghentian pertempuran ini.
"Dari segi bagaimana praktiknya nanti, saya antisipasi itu tidak akan lancar dan mulus sepenuhnya," kata pejabat senior Departemen Luar Negeri.
"Akan ada masalah yang harus diatasi, akan ada pelanggaran - kemungkinan besar di kedua pihak," tambah pejabat itu. [ps/jm]
