Gubernur Jendral Papua Nugini mengatakan bahwa ia keliru dalam memulihkan jabatan pemimpin terguling Michael Somare sebagai perdana menteri. Pernyataan ini juga memberi sinyal akan kemungkinan terjadinya terobosan baru dalam ketegangan politik di negara itu.
Gubernur Jenderal Michael Ogio melantik pemerintahan Somare minggu lalu, tujuh hari setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa ia disingkirkan dari kekuasaannya secara tidak syah, sementara Omare masih berada di Singapura untuk menjalani operasi jantung sebelumnya tahun ini.
Namun Ogio mengatakan hari Senin bahwa keputusannya salah dan tidak sah dan sekarang mengakui pemerintahan Peter O'Neill, yang dipilih oleh pemimpin-pemimpin parlemen bulan Agustus.
Tetapi Michael Somare menolak mengakui kekalahan, dan memberitahu Australian Broadcasting Corporation bahwa ia tetap pemimpin yang sah negeri Papua Nugini.
Pengacara konstitusi Australia, Anthony Regan, mengatakan, pemilu dini mungkin cara terbaik menyelesaikan kebuntuan politik, yang mengakibatkan kehadiran dua pemerintah di negara pulau yang miskin itu. Pemilu saat ini dijadwalkan berlangsung Juni 2012.
Regan mengatakan bahwa Papua Nugini, dengan jumlah penduduk tujuh juta orang, merupakan negara Pulau Pasifik tersebut. Negara itu kaya sumber daya alam, seperti gas alam, minyak dan kayu. Ketidakstabilan politik di Papua Nugini, menurut Regan, bisa mempengaruhi kawasan itu.
