Dalam sebuah pernyataan Kamis (4/8) malam Gulen mengemukakan sudah terdokumentasi dengan baik bahwa sistem pengadilan Turki tidak independen, sehingga perintah ini adalah contoh lain dari gerakan Presiden Recep Tayyip Erdogan menuju otoritarianisme dan menjauh dari demokrasi.
Dia menambahkan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan itu tidak mengubah statusnya atau pandangannya.
Pemerintah Turki mengatakan Gulen, mantan sekutu Erdogan, mendalangi kudeta oleh perwira militer yang memberontak dan telah meminta AS untuk mengekstradisinya ke Turki. Tapi Ankara belum mengajukan permintaan resmi.
Gulen membantah keterlibatan atau telah mengetahui sebelumnya upaya kudeta militer pada 15 Juli itu dan telah mengutuknya.
Berbicara kepada pemimpin kamar dagang di Ankara sebelumnya Kamis, Erdogan mengatakan pemerintahnya "bertekad untuk benar-benar memangkas semua hubungan bisnis organisasi ini, yang tangannya berlumur darah."
Dia juga mengatakan "setiap sen" yang masuk ke gerakan Fethullah Gulen (FETO - Organisasi Teroris Fetullah) adalah "peluru yang ditempatkan di laras untuk ditembakkan ke bangsa ini."
Lebih dari 60.000 personel militer, pengadilan, layanan sipil dan pendidikan telah ditahan, diskors atau di bawah penyelidikan menyusul kudeta 15 Juli, mendorong kekhawatiran bahwa Erdogan menggunakan peristiwa tersebut untuk menindak oposisi.
Lebih dari 270 orang, tidak termasuk komplotan kudeta, meninggal dan ribuan cedera saat tentara yang memberontak menguasai jet tempur, helikopter dan tank dalam upaya yang gagal untuk menggulingkan pemerintah. [as]
