Hakim Militer Amerika Serikat Hidupkan Kembali Kesepakatan Pembelaan Bagi Otak Serangan 9/11

Seorang pejabat pemerintah mengatakan putusan ini membatalkan perintah Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya karena perintah dari hakim, Kolonel Angkatan Udara Matthew McCall, belum diposting ke publik atau diumumkan secara resmi.

Kecuali jika jaksa penuntut pemerintah atau pihak lain mencoba untuk menentang kesepakatan pembelaan itu lagi, keputusan McCall ini berarti bahwa ketiga terdakwa 9/11 tidak lama lagi dapat mengajukan pengakuan bersalah di ruang sidang militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba. Ini merupakan sebuah langkah dramatis untuk mengakhiri penuntutan pemerintah yang telah berlangsung lama dan bermasalah secara hukum terhadap salah satu serangan paling menelan banyak korban di Amerika.

Perjanjian pengakuan bersalah tersebut akan menghindarkan Mohammed dan dua terdakwa lainnya, Walid bin Attash dan Mustafa al-Hawsawi, dari risiko hukuman mati sebagai imbalan atas pengakuan bersalah.

Menhan Batalkan Kesepakatan Pembelaan

Jaksa penuntut pemerintah telah merundingkan kesepakatan tersebut dengan para pengacara pembela di bawah naungan pemerintah, dan pejabat tinggi komisi militer di Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Setelah diumumkan kepada publik pada musim panas lalu, kesepakatan pembelaan dalam serangan Al Qaeda 11 September 2001 yang menewaskan hampir 3.000 orang itu memicu reaksi politik langsung dari anggota-anggota Kongres yang berasal dari Partai Republik dan pihak-pihak lain.

Beberapa hari setelah pengumuman yang memicu kecaman itu, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengeluarkan perintah singkat yang mengatakan bahwa dia membatalkan perjanjian tersebut. Austin ketika itu mengatakan proses tawar-menawar pembelaan atas kasus-kasus hukuman mati yang terkait dengan salah satu kejahatan paling serius yang pernah dilakukan di wilayah AS merupakan langkah penting yang seharusnya hanya diputuskan oleh menteri pertahanan.

Perjanjian tersebut, dan upaya Austin untuk membatalkannya, telah menjadi salah satu episode paling berat dalam penuntutan kasus tersebut, yang ditandai dengan beberapa penundaan dan faktor kesulitan hukum. Termasuk sidang praperadilan yang berlangsung selama bertahun-tahun untuk menentukan diterimanya pernyataan dari para terdakwa yang telah mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun dalam tahanan CIA.

Juru bicara Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan pihaknya sedang mengkaji keputusan hakim tersebut dan belum memiliki komentar lebih lanjut.

Lawdragon & New York Times Pertama Kali Beritakan Keputusan Hakim

Lawdragon, sebuah situs berita hukum yang telah lama meliput proses pengadilan dari Guantanamo, dan surat kabar The New York Times adalah yang pertama kali melaporkan keputusan tersebut.

Para pejabat militer belum mempublikasikan keputusan hakim tersebut di situs online Komisi Militer Guantanamo. Namun Lawdragon mengatakan keputusan McCall yang terdiri dari 29 halaman itu menyimpulkan bahwa Austin tidak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan kesepakatan pembelaan, dan bertindak terlambat, setelah pejabat tinggi Guantanamo telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Mematuhi perintah Austin akan memberikan menteri pertahanan “kekuasaan veto mutlak” atas tindakan apa pun yang tidak mereka setujui, yang akan bertentangan dengan independensi pejabat yang memimpin persidangan Guantanamo, demikian petikan pernyataan McCall dalam keputusan tersebut sebagaimana diberitakan blog hukum itu.

Meskipun keluarga sejumlah korban dan beberapa pihak lain bersikeras agar penuntutan kasus 9/11 dilanjutkan hingga ke pengadilan dan kemungkinan dijatuhkannya hukuman mati, para pakar hukum mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.

Jika kasus 9/11 berhasil melewati rintangan persidangan, vonis, dan hukuman, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia kemungkinan besar akan mendengar banyak masalah dalam proses banding hukuman mati. Termasuk diantaranya penghancuran video interogasi oleh CIA, dan apakah pembatalan pengakuan bersalah Austin merupakan campur tangan yang melanggar hukum, juga soal apakah penyiksaan terhadap para tahanan mencemari interogasi berikutnya oleh “tim bersih” agen FBI yang tidak melibatkan kekerasan. [em/ab]