Aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, diikuti puluhan mahaiswa dari berbagai elemen, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), danHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya.
Menurut Ketua GMNI Cabang Surabaya, Rizal Hakiki, akses pendidikan bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya masih menjadi sorotan, mengingat masih ditemukan beberapa kasus anak putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi.
“Banyak sekali masyarakat menengahke bawah yang kurang mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan kami ini datang ke sini adalah untuk menuntut adanya kebijakan yangbisa berpengaruh kepada golongan menengah ke bawah, atau yang kurang ditangani dalam hal pendidikan,” kata Rizal Hakiki.
Selain persoalan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan terjangkau, Esradus dari PMKRI Cabang Surabaya menyoroti indikasi masuknya paham-paham intoleransi dan radikalisme di lembaga pendidikan. Esradus mengatakan, itu harus diantisipasi oleh sekolah dan pemerintah kota.
“Sekarang dunia pendidikan sudah mulai dimasuki oleh paham-paham radikalisme dan paham-paham yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kami mengkritisi bahwa pemerintah belum terlalu menekankan pendidikan agama yang berbasis kenegaraan,” jelas Esradus.
Masuknya materi intoleransi dan radikalisme dalam buku lembar kerja siswa di salah satu sekolah di Jakarta, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, menjadi bukti paham radikalisme dan intoleransi telah masuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Rizal Hakiki mendesak adanya kanalisasi dan pecegahan, terutama bagi guru pengajar di sekolah untuk tidak sampai mengajarkan materi terkait intoleransi dan radikalisme kepada para murid.
“Harus ada pencegahan dari pihak sekolah sendiri, utamanya dalam kebijakan di sekolah untuk menetapkan standarisasi terhadap guru itu sendiri, apakah guru itu sendiri nantinya akan menanamkan nilai-nilai radikalisme di dalam pola pendidikannya, ataukah nantinya dia akan menanamkan pola-pola radikalisme itu dalam sistem ketiak dia mengajarkan pendidikannya di dalam kelas, atau pun di luar kelas, ekstrakulikuler misalnya,” kata Rizal Hakiki.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan, hingga kini belum ada laporan mengenai masuknya materi pengajaran yang mengarah ke radikalisme dan intoleransi. Pihaknya memastikan sekolah-sekolah di Surabaya telah menjalani pemeriksaan, untuk memastikan pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak terkait dengan isu intoleransi dan radikalisme.
Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengupayakan memberikan pelayanan di bidang pendidikan secara maksimal.
“Ketika mereka ngomong jangan sampai ada radikalisme di Surabaya, iya memang ini menjadi perhatian kita juga bersama. Kemudian jangan sampai ada anak Surabaya yang tidak tertangani dalam hal pendidikannya segala macam, iya memang tiap prioritasnya ibu Walikota kan jangan sampai ada anak Surabaya yang tidak bisa sekolah, anak Surabaya semuanya harus sekolah. Nah poin-poinnya yang disampaikan tadi, ya memang juga sudah menjadi prioritas Pemerintah Kota Surabaya selama ini,” kata Ikhsan. [pr/ab]
