Human Rights Watch (HRW) mengatakan hari Rabu (17/6), pemerintah Libya yang diakui secara internasional melakukan pelanggaran HAM terhadap para tahanan karena memaksakan pengakuan, tidak memberikan layanan kesehatan, dan menahan tanpa proses pengadilan.
Kelompok itu mengeluarkan pernyataan yang merinci tuduhan-tuduhan itu berdasarkan pengamatan langsung di tiga pusat penahanan di Libya timur yang dikontrol militer dan kementerian dalam negeri pada bulan Januari dan April.
HRW mengatakan, pusat-pusat penahanan di Benghazi dan al-Bayda secara keseluruhan menampung 450 tahanan. Kata organisasi HAM itu, sekitar 50 persen di antara mereka melaporkan disiksa dalam tahanan, sementara semuanya mengaku tidak diizinkan bertemu pengacara, menghadap hakim atau secara resmi didakwa.
Libya terpecah oleh persaingan kekuasaan antara pemerintah yang diakui internasional yang bermarkas di Tobruk dan pemerintah yang dibentuk militan yang beroperasi di luar ibukota, Tripoli.
HRW menyerukan agar pihak berwenang yang bermarkas di Tobruk mengajukan dakwaan resmi terhadap para tahanan dan membebaskan mereka yang tidak didukung bukti kuat telah melakukan kejahatan.
Kelompok itu juga mengatakan, mereka mendengar laporan bahwa milisi yang berseberangan dengan pemerintah di Tobruk mengoperasikan fasilitas-fasilitas penahanan tidak resmi di Benghazi, namun para pekerja HRW tidak memiliki akses ke lokasi-lokasi itu.
