Hubungan pemerintah dan parlemen diharapkan berjalan baik setelah presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo menemui mantan pesaingnya dalam pemilihan presiden Prabowo Subianto dan ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nico Siahaan mengatakan, Jokowi sudah berusaha menyejukkan suasana politik dan harus mendapat respon positif dari seluruh kalangan termasuk dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo.
Ia menilai tidak ada gunanya jika dalam parlemen terjadi ketidakharmonisan karena tugas DPR untuk rakyat sehingga fungsi kontrol DPR terhadap kinerja pemerintahan harus tetap kritis namun realistis.
“Iklim politik badainya sudah mulai diredam jadi saya percaya bahwa di parlemenpun akan lebih baiklah, lebih kondusif. Karena percuma juga kalau kita jegal menjegal lama kelamaan kita menjadi jelek, semua institusi DPR juga menjadi jelek," ujarnya kepada VOA, Minggu (19/10).
"Menurut saya Jokowi melihat ini adalah sebuah pemerintahan secara keseluruhan, bukan beliau hanya sebagai eksekutif saja, di legislatifpun harus terlibat dengan benar dan baik supaya pemerintah ini berjalan lebih baik,"
Nico menambahkan keharmonisan antara pemerintah dan DPR akan berdampak positif terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menilai butuh pengelolaan anggaran dengan baik sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan DPR karena menurutnya beberapa program untuk kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan.
“Berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan, ada Indonesia sehat, Indonesia pintar, sementara terjepit dengan APBN 2015 yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Ini mungin yang agak-agak repot, belum lagi angka-angka subsidi perlu ditarik, tapi kita lihatlah mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu," ujarnya.
Sementara menurut pengamat dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, keharmonisan antara pemerintah dan DPR dapat diwujudkan diantaranya melalui kabinet yang disusun Jokowi dan Jusuf Kalla. Ia juga mengingatkan susuan kabinet merupakan kunci bagi Jokowi-JK untuk tetap dicintai rakyat atau sebaliknya.
“Politik akomodatif tidak bisa dihindarkan dalam kabinet tetapi istilah koalisi tanpa syarat kabinet profresional itu kan harus memiliki indikator. Pertama, profesionalitas dalam konteks latar belakang, masyarakat bisa dengan cerdas kok melakukan browsing misalnya memiliki korelasi atau tidak," ujarnya.
"Yang kedua secara politik profesional keberanian apakah Jokowi akan konsisten dengan pernyataan siapapun petinggi parpol yang menjadi menteri itu harus melepaskan diri dari jabatan parpolnya sehingga conflict of interest tidak terjadi, kalau dua variabel itu terpenuhi menurut saya walaupun diisi orang-orang parpol sebagian kursi kabinet tetapi Jokowi sudah membuktikan koalisi tanpa sarat dengan tradisi baru."
Rencananya Jokowi dan Jusuf Kalla akan mengumumkan susunan kabinet pada Selasa, 21 Oktober 2014 sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.
Meski banyak nama-nama beredar dalam bursa menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK, hingga saat ini tetap sulit diduga siapa yang akan masuk dan kondisi tersebut menurut beberapa pengamat, Jokowi benar-benar berusaha menggunakan hak prerogatifnya dalam mencari menteri-mentari yang akan membantunya.
