Sidang parlemen yang dihadiri semua partai bubar tanpa tercapainya kesepakatan, dan memaksa parlemen India untuk reses di tengah aksi protes menentang reformasi itu.
Kabinet India pekan lalu menyetujui sebuah kebijakan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan global memiliki 51 persen saham dari perusahaan ritel multi-merek di India seperti toko-toko swalayan. Perusahaan asing juga dapat memiliki hingga 100 persen saham dari peritel bermerek tunggal.
Pihak oposisi utama India, Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan toko-toko pengecer yang kecil akan bangkrut, dan menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi. BJP bergabung dengan koalisi pimpinan Partai Kongres dan para ketua menteri dari beberapa negarabagian India yang paling padat penduduknya dalam menentang kebijakan tersebut.
Perdana Menteri India Manmohan Singh hari Selasa mengatakan reformasi akan memperbaiki infrastruktur pedesaan dan distribusi pangan, menurunkan harga pangan dan menciptakan lapangan kerja.
Perdana menteri itu memberitahu rapat umum di New Delhi bahwa keputusan itu diambil dengan pertimbangan yang seksama.
