Pemerintah akan mendorong konsolidasi sektor pertambangan di tengah rendahnya harga-harga batu bara dan mungkin akan segera menarik lebih dari 4.000 izin yang telah menimbulkan masalah, ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, hari Senin (8/6).
Indonesia mengirimkan batu bara senilai kurang lebih US$2 miliar per bulan dan merupakan eksportir batu bara termal teratas di dunia. Namun pemerintah ingin lebih banyak menyimpan bahan bakar tersebut untuk memenuhi permintaan listrik domestik yang menggelembung. Pada saat yang sama, pemerintah juga ingin menarik lebih banyak pemasukan dari sektor tersebut.
"Pada akhirnya ini masalah keseimbangan," ujar Sudirman dalam konferensi batu bara di Bali, menambahkan bahwa Indonesia telah mengeluarkan sekitar 10.100 izin usaha pertambangan (IUP) yang baru.
"Kita menikmati keuntungan besar yang abnormal. Uang abnormal mendorong perilaku abnormal," ujar Sudirman, mengacu pada ledakan komoditas.
Menurut Kementerian ESDM, ada sekitar 960 perusahaan batu bara yang sedang dalam tahap produksi. Dari jumlah itu, 900 diantaranya adalah pemegang IUP yang menyumbang kurang lebih 80 juta ton, sekitar 20 persen dari total produksi.
"Bulan ini akan kita putuskan apakah izin mereka akan dicabut," ujar Direktur Perusahaan Batu Bara Adhi Wibowo, mengacu pada 40 persen IUP bermasalah, misalnya dengan izin tumpang tindih dan royalti yang tidak dibayarkan.
Kementerian ESDM berencana mengalihkan perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun ini, ujarnya.
Pengkajian ini hanya berlaku pada IUP. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan generasi lebih lama dengan izin yang disebut Kontrak Kerja, seperti Bumi Resources dan Berau Coal Energy tidak akan terimbas.
"Ini waktu yang tepat untuk berkonsolidasi," ujar Sudirman, mengacu kepada harga batu bara yang tertekan. "Kita akan menciptakan peluang bagi para pemain yang serius, yang ingin berinvestasi dan yang selalu patuh pada peraturan pemerintah."
Harga indeks batu bara acuan Asia, Newcastle, ada pada $60,32 per ton akhir pekan lalu, turun 10 persen tahun ini dan kurang dari setengah puncak pasca-resesi 2008 yang mencapai $136,30 bulan Januari 2011.
Indonesia mungkin akan membebaskan batu bara tingkat rendah dari rencana kenaikan royalti yang harus dibayarkan penambang batu bara, ujar Sudirman.
Pemerintah berencana membangun pembangkit-pembangkit listrik baru berkekuatan 35 gigawatt pada akhir dekade ini dan 35 gigawatt lagi pada 2025, meski para pengkritik mengatakan target itu sepertinya tidak akan tercapai.
Rencana-rencana ini dapat meningkatkan konsumsi batu bara dari sekitar 90 juta ton per tahun saat ini menjadi 250 juta ton, menurut Sudirman.
