Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta Rabu (5/9) menjelaskan pertemuan tahunan antara Indonesia dan Australia yang berlangsung sejak Senin, dengan agenda pembahasan kebijakan pertahanan, keamanan maritim dan bantuan kemanusiaan, diakhiri dengan penandatanganan kerjasama industri pertahanan.
“Kita ada tiga sesi pertemuan sejak kemarin, yaitu defense to defense, kemudian search and rescue, lalu defense industry dan diakhiri dengan penandatanganan defence cooperation antara Indonesia – Australia. Kita sepakat melakukan pertemuan tahunan para menteri pertahanan kedua negara untuk bisa saling menjalin hubungan berbicara mengenai berbagai permasalah kedua negara,” ujar Purnomo.
Ia menambahkan, Indonesia dan Australia juga tengah membuat aturan di lapangan jika terjadi situasi darurat yang menyebabkan masuknya kapal patroli atau pesawat Australia ke wilayah Indonesia untuk melakukan pertolongan.
“Yang dibicarakan adalah aturan di lapangan kalo terjadi sinyal darurat SOS lalu bagaimana nanti pengaturannya. Kalau terjadi itu misalnya ada kapal patroli nya Australia masuk ke wilayah Indonesia, atau pesawatnya masuk ke Indonesia khusus untuk situasi darurat. Lalu kalau dia landing misalkan di jogja atau bandung, bagaimana aturannya kan mesti jelas. Nah itu yang kita buatkan Yogya,” ujar Purnomo.
Di bidang industri pertahanan, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta menjelaskan untuk ke depannya ada beberapa agenda pembahasan tekhnis kerjasama dengan Australia, seperti halnya kerjasama tukar menukar informasi, kunjungan ke industri pertahanan dan sebagainya.
“Akan ada follow-up. Jadi kita akan memulainya nanti diskusi lanjutan misalnya antara perusahaan dengan perusahaan atau di level bawah sebelumpertemuan antar menteri. Nanti kita akan lihat bagian mana saja yang bisa kita segera kerjasamakan. Jadi di sini ada yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada industrial visit, kemudian transfer of knowledge and defense capacity, training mutual product Indonesia dan Australia,” ujar Hatta.
Menteri Pertahanan Australia Stephen Francis Smith mengatakan ini adalah kunjungan paling sukses dan paling produktif.
“Ini merupakan momen bersejarah dalam kerjasama bilateral kedua negara. Di bidang pertahanan dan keamanan kita melihat ke area penting untuk ke depannya. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah Kontra terorisme, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam, menjaga perdamaian, keamanan maritim dan sharring informasi intelijen,” ujar Smith.
Pengamat militer Wawan Purwanto kepada VoA mengatakan pemerintah harus lebih matang dalam rencana membuka ruang wilayah Indonesia untuk dapat dimasuki oleh militer Australia dengan alasan untuk mempermudah akses aksi kemanusiaan.
“Perlu ada petunjuk pelaksanaan, andaikata ada suatu kondisi yang dinilai darurat. Mungkin darurat bagi Australia bagi Indonesia lain lagi. Implementasinya harus lebih detail dan juga pelakasanaan di lapangan. Karena siapa yang mengambil keputusan untuk memberikan ijin keluar atau ijin masuk. Nah ini menjadi suatu persoalan supaya jelas. Dan apakah Indonesia juga diijimkan untuk dalam kondisi tertentu masuk ke Australia,” ujarnya.
Wawan menambahkan, perlu ada pembahasan bersama lintas instansi untuk lebih mematangkan rencana ini.
“Kita ada tiga sesi pertemuan sejak kemarin, yaitu defense to defense, kemudian search and rescue, lalu defense industry dan diakhiri dengan penandatanganan defence cooperation antara Indonesia – Australia. Kita sepakat melakukan pertemuan tahunan para menteri pertahanan kedua negara untuk bisa saling menjalin hubungan berbicara mengenai berbagai permasalah kedua negara,” ujar Purnomo.
Ia menambahkan, Indonesia dan Australia juga tengah membuat aturan di lapangan jika terjadi situasi darurat yang menyebabkan masuknya kapal patroli atau pesawat Australia ke wilayah Indonesia untuk melakukan pertolongan.
“Yang dibicarakan adalah aturan di lapangan kalo terjadi sinyal darurat SOS lalu bagaimana nanti pengaturannya. Kalau terjadi itu misalnya ada kapal patroli nya Australia masuk ke wilayah Indonesia, atau pesawatnya masuk ke Indonesia khusus untuk situasi darurat. Lalu kalau dia landing misalkan di jogja atau bandung, bagaimana aturannya kan mesti jelas. Nah itu yang kita buatkan Yogya,” ujar Purnomo.
Di bidang industri pertahanan, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta menjelaskan untuk ke depannya ada beberapa agenda pembahasan tekhnis kerjasama dengan Australia, seperti halnya kerjasama tukar menukar informasi, kunjungan ke industri pertahanan dan sebagainya.
“Akan ada follow-up. Jadi kita akan memulainya nanti diskusi lanjutan misalnya antara perusahaan dengan perusahaan atau di level bawah sebelumpertemuan antar menteri. Nanti kita akan lihat bagian mana saja yang bisa kita segera kerjasamakan. Jadi di sini ada yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada industrial visit, kemudian transfer of knowledge and defense capacity, training mutual product Indonesia dan Australia,” ujar Hatta.
Menteri Pertahanan Australia Stephen Francis Smith mengatakan ini adalah kunjungan paling sukses dan paling produktif.
“Ini merupakan momen bersejarah dalam kerjasama bilateral kedua negara. Di bidang pertahanan dan keamanan kita melihat ke area penting untuk ke depannya. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah Kontra terorisme, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam, menjaga perdamaian, keamanan maritim dan sharring informasi intelijen,” ujar Smith.
Pengamat militer Wawan Purwanto kepada VoA mengatakan pemerintah harus lebih matang dalam rencana membuka ruang wilayah Indonesia untuk dapat dimasuki oleh militer Australia dengan alasan untuk mempermudah akses aksi kemanusiaan.
“Perlu ada petunjuk pelaksanaan, andaikata ada suatu kondisi yang dinilai darurat. Mungkin darurat bagi Australia bagi Indonesia lain lagi. Implementasinya harus lebih detail dan juga pelakasanaan di lapangan. Karena siapa yang mengambil keputusan untuk memberikan ijin keluar atau ijin masuk. Nah ini menjadi suatu persoalan supaya jelas. Dan apakah Indonesia juga diijimkan untuk dalam kondisi tertentu masuk ke Australia,” ujarnya.
Wawan menambahkan, perlu ada pembahasan bersama lintas instansi untuk lebih mematangkan rencana ini.
