Sejak April lalu, IMF telah mengumumkan kebutuhan dana tunai sebesar 430 miliar dolar untuk meredam resiko memburuknya ekonomi global yang berdampak pada negara-negara anggotanya. Indonesia telah berkomitmen memberikan bantuan kepada IMF dengan melakukan penyertaan modal sebesar satu miliar dolar dalam bentuk surat berharga melalui Bank Indonesia.
Indonesia dinilai sebagai negara yang sukses menumbuhkan ekonomi ditengah terus memburuknya ekonomi global akibat krisis yang terjadi di AS dan Eropa. Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde menyatakan kekagumannya usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/7).
"Saya terkesan terhadap reformasi dan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir. Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi di dunia, jelas Indonesia berdiri dengan angka positif dan sukses menumbuhkan ekonominya saat ini," kata Direktur Eksekutif IMF, Christine Lagarde.
Lagarde yang didampingi oleh sejumlah pejabat dan perwakilan IMF di Indonesia mengatakan komitmen IMF untuk tetap membantu negara-negara anggotanya yang ekonominya melemah akibat krisis.
“IMF saat ini memiliki 188 anggota. Dalam situasi krisis ekonomi yang serius, tidak ada negara yang kebal terhadap krisis. Untuk itu IMF harus dapat merespons kebutuhan negara-negara anggotanya, seperti negara yang berpenghasilan rendah, menengah bahkan negara maju," tambah Lagarde.
Menurut Lagarde, IMF tidak meminta atau menentukan besarnya kontribusi dari negara anggota. Komitmen bantuan ini dibuat oleh para pemimpin negara anggota G-20 yang bertemu di Los Cabos, Mexico, pertengahan Juni lalu, yang besarannya ditentukan oleh kebijakan masing-masing.
"Kontribusi dari negara anggota bukan merupakan hadiah atau hibah, namun tetap menjadi cadangan devisa bagi negara yang berkontribusi,” jelas Direktur Eksekutif IMF ini.
Indonesia telah menyatakan komitmen untuk berkontribusi kepada IMF dengan melakukan penyertaan modal melalui pembelian surat berharga. Pembelian surat berharga IMF ini tidak akan membuat devisa Indonesia berkurang, karena akan berbentuk komponen devisa. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa yang ikut dalam pertemuan ini mengatakan.
"Itu bukan dari APBN. Itu semacam devisa dari dana Bank Indonesia (BI), jadi berbentuk surat berharga,” demikian penjelasan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.
Sementara itu Gubernur BI Darmin Nasution mengungkapkan pihaknya yang akan berperan dalam pembelian surat berharga IMF ini. "Kita akan membeli surat berharga IMF, sehingga kita pegang itu. BI yang melakukan, bukan pemerintah. Jadi bukan kita pinjamkan uang, lalu habis," kata Darmin Nasution.
"Uang kita nggak ada sebesar satu miliar dolar AS itu. Tidak ada seperti itu, tapi dalam bentuk surat berharga, dan ini tetap diakui di dunia internasional sebagai cadangan devisa," jelas Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution.
Rencana penyertaan modal dari BI kepada IMF ini disayangkan oleh Dani Setiawan, dari LSM Koalisi Anti Utang. Ia menyatakan langkah ini merupakan langkah yang keliru.
“IMF sejak krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997-1998 telah mendapatkan kritik yang sangat keras berupa krisis legitimasi yang ditandai dengan negara-negara pasien IMF, yang cepat-cepat mengembalikan sisa-sisa utang mereka," Kata Dani Setiawan. "Di sini IMF tetap memegang kebijakan lama yang justru bukan memulihkan krisis tetapi menjaga krisis tetap berlangsung,” tambahnya.
Indonesia dinilai sebagai negara yang sukses menumbuhkan ekonomi ditengah terus memburuknya ekonomi global akibat krisis yang terjadi di AS dan Eropa. Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde menyatakan kekagumannya usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/7).
"Saya terkesan terhadap reformasi dan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir. Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi di dunia, jelas Indonesia berdiri dengan angka positif dan sukses menumbuhkan ekonominya saat ini," kata Direktur Eksekutif IMF, Christine Lagarde.
Lagarde yang didampingi oleh sejumlah pejabat dan perwakilan IMF di Indonesia mengatakan komitmen IMF untuk tetap membantu negara-negara anggotanya yang ekonominya melemah akibat krisis.
“IMF saat ini memiliki 188 anggota. Dalam situasi krisis ekonomi yang serius, tidak ada negara yang kebal terhadap krisis. Untuk itu IMF harus dapat merespons kebutuhan negara-negara anggotanya, seperti negara yang berpenghasilan rendah, menengah bahkan negara maju," tambah Lagarde.
Menurut Lagarde, IMF tidak meminta atau menentukan besarnya kontribusi dari negara anggota. Komitmen bantuan ini dibuat oleh para pemimpin negara anggota G-20 yang bertemu di Los Cabos, Mexico, pertengahan Juni lalu, yang besarannya ditentukan oleh kebijakan masing-masing.
"Kontribusi dari negara anggota bukan merupakan hadiah atau hibah, namun tetap menjadi cadangan devisa bagi negara yang berkontribusi,” jelas Direktur Eksekutif IMF ini.
Indonesia telah menyatakan komitmen untuk berkontribusi kepada IMF dengan melakukan penyertaan modal melalui pembelian surat berharga. Pembelian surat berharga IMF ini tidak akan membuat devisa Indonesia berkurang, karena akan berbentuk komponen devisa. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa yang ikut dalam pertemuan ini mengatakan.
"Itu bukan dari APBN. Itu semacam devisa dari dana Bank Indonesia (BI), jadi berbentuk surat berharga,” demikian penjelasan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.
Sementara itu Gubernur BI Darmin Nasution mengungkapkan pihaknya yang akan berperan dalam pembelian surat berharga IMF ini. "Kita akan membeli surat berharga IMF, sehingga kita pegang itu. BI yang melakukan, bukan pemerintah. Jadi bukan kita pinjamkan uang, lalu habis," kata Darmin Nasution.
"Uang kita nggak ada sebesar satu miliar dolar AS itu. Tidak ada seperti itu, tapi dalam bentuk surat berharga, dan ini tetap diakui di dunia internasional sebagai cadangan devisa," jelas Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution.
Rencana penyertaan modal dari BI kepada IMF ini disayangkan oleh Dani Setiawan, dari LSM Koalisi Anti Utang. Ia menyatakan langkah ini merupakan langkah yang keliru.
“IMF sejak krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997-1998 telah mendapatkan kritik yang sangat keras berupa krisis legitimasi yang ditandai dengan negara-negara pasien IMF, yang cepat-cepat mengembalikan sisa-sisa utang mereka," Kata Dani Setiawan. "Di sini IMF tetap memegang kebijakan lama yang justru bukan memulihkan krisis tetapi menjaga krisis tetap berlangsung,” tambahnya.
