Indonesia akan meluncurkan unit penjaga pantai baru bulan depan untuk memberantas pembajakan dan penyelundupan yang dapat mengganggu perdagangan di negara ini, menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edi Purdijatno, Kamis (13/11).
Upaya itu merupakan bagian dari dorongan Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan kembali para investor di saat pertumbuhan ekonomi dalam titik terendah dalam lima tahun terakhir dan dihambat perdagangan defisit perdagangan kembar dan rekening berjalan.
"Ada terlalu banyak lembaga-lembaga yang tumpang tindih dan tidak efektif dalam mengamankan laut," ujar Tedjo dalam wawancara pertamanya kepada media asing sebagai menkopolhukam.
"Kami akan menyatukannya di bawah satu penjaga pantai untuk menjamin bisnis-bisnis yang menggunakan transportasi laut tidak dirugikan."
Indonesia bergantung pada polisi dan personel angkatan laut yang tidak terkoodinir secara baik untuk menjaga jalur-jalur perkapalan, dan penyelundupan sumber-sumber daya alam marak.
Selat Malaka, yang merupakan koridor perdagangan regional dan global, termasuk memiliki jumlah serangan pembajakan yang tertinggi di dunia.
Pasukan penjaga pantai, yang akan diluncurkan pertengahan Desember, juga akan mengamankan perbatasan-perbatasan maritim dan mengatasi perikanan ilegal dan perdagangan manusia.
Pasukan ini awalnya akan meminjam personel dan kapal dari militer dengan tujuan akan independen secara penuh dalam setahun, menurut Menteri Tedjo, yang menolak memberikan rincian mengenai ukuran pasukan tersebut.
Pemerintah juga berencana memperkuat pertahanan terutama terkait pasukan angkatan laut dan udara. Pemerintah berencana meningkatkan anggaran pertahanan dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto dalam lima tahun mendatang, menyejajarkannya dengan para negara tetangga seperti Malaysia, ujar Tedjo.
Rencana anggaran itu muncul di tengah adanya klaim-klaim wilayah Laut China Selatan antara China dan empat negara Asia Tenggara.
Tedjo mengatakan Indonesia, yang tidak terlibat dengan sengketa tersebut dan dalam posisi netral di bawah pemerintahan lalu, kemungkinan dapat memainkan peran lebih besar jika diminta.
"Jika diminta, kita siap menjadi mediator dengan semangat mempertahankan keamanan," ujar Tedjo.
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu mengatakan anggaran pertahanan akan fokus pada senjata dan pengetahuan teknis, dari negara-negara seperti Korea Selatan dan China, sampai manufaktur domestik dan pada akhirnya ekspor peralatan seperti kapal selam dan rudal.
"Misalnya, setelah dua kapal atau jet tempur dibuat di luar, yang ketiga bisa dibuat di Indonesia. Namun harus untuk pasar domestik dulu dan kemudian kita mengekspor," ujarnya. (Reuters)
