Satuan reaksi cepat penanggulangan bencana akan segera bertolak ke Jepang pada hari Kamis. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan tim ini terdiri dari anggota Badan SAR Nasional, TNI, dan beberapa orang dari Kementerian Kesehatan. Semuanya akan berada di bawah koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ada tim yang namanya SRCPB (satuan reaksi cepat penanggulangan bencana), ini terdiri dari 60 orang personil: yaitu dari Badan SAR Nasional 20 orang, TNI sebanyak 20 orang, dan Kementerian Kesehatan 20 orang. Ini yang kita miliki. Tapi, ini tentu harus dicocokkan dengan kebutuhan pemerintah Jepang. Mereka berpesan tim ini harus mandiri, dalam arti dalam keahlian berbahasa (Jepang) dan dalam kemampuan bergerak (di lokasi), tanpa membebani siapapun juga,” ujar Natalegawa
Para korban saat ini dilaporkan sangat membutuhkan selimut dan kasur, di samping bahan makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar.
Sabtu lalu, Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan tim awal sebanyak lima orang, yang fasih berbahasa Jepang. Dalam waktu dekat, 15 orang anggota tim awal dari BNPB juga akan segera berangkat. Selain perawat, Indonesia juga akan mengerahkan tim dokter yang berasal dari mahasiswa yang belajar di Jepang.
Mengenai kondisi WNI, Menteri Luar Negeri Natalegawa menyatakan sebanyak 193 orang telah berhasil diselamatkan.
Natalegawa mengatakan, “Khusus mengenai kondisi warga kita di Jepang, memang di provinsi yang terparah diperkirakan ada 496 orang WNI; 274 di (Prefektur/Provinsi) Miyagi, 140 di (Prefektur/Provinsi) Iwate, dan 82 di (Prefektur/Provinsi) Fukushima, dimana terletak PLTN. Dari 496 orang itu, 193 dinyatakan selamat dan 20 orang juga selamat. Datanya memang berangsur-angsur.”
Enam orang WNI juga dikabarkan selamat di provinsi Iwate. Dengan demikian, masih terdapat 267 WNI yang belum ada kabar.
Pemerintah sendiri belum memperkirakan angka kerugian dari kegiatan perdagangan dan bisnis yang terganggu akibat gempa dan tsunami di Jepang. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ginanjar Kartasasmita mengatakan, hal ini masih dianggap terlalu dini. Ia menyampaikan hal tersebut, usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima Ketua KADIN Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang, Sony Harsono, dan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Rachmat Gobel.
Lebih lanjut Kartasasmita mengatakan, “Tadi saya dapat informasi bahwa merek-merek Jepang di Indonesia, seperti Panasonic yang dimiliki Rachmat Gobel diminta untuk mengirimkan barang ke sana, baik radio komunikasi dan lain-lain. Berarti standarnya sudah sesuai dengan permintaan Jepang. Hanya dalam jangka pendek, tentu kita harus memahami bahwa mereka perlu melakukan peninjauan tehadap berbagai rencana investasinya di Indonesia dan di manapun juga."
