Indonesia akan mendorong kelompok 20 ekonomi utama (G20) agar mengakui pinjaman untuk penonaktifan dini pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai investasi berkelanjutan pada pertemuan para menteri keuangan kelompok itu minggu depan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu (12/7).
Sebuah koalisi negara-negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, telah berjanji untuk memobilisasi $20 miliar dana publik dan swasta untuk membantu Indonesia mengadopsi sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Dana ini dimaksudkan mempercepat target emisi puncak sektor ini selama tujuh tahun hingga 2030.
Namun, sejumlah bankir mengatakan kepada Reuters bahwa para investor di Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) masih perlu diyakinkan bahwa penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang mungkin termasuk kompensasi bagi pemilik untuk menutup operasi lebih awal daripada siklus hidup asetnya, tidak akan dianggap sebagai pendanaan untuk batu bara.
Banyak bank di berbagai penjuru dunia telah berjanji untuk menghentikan pendanaan aset-aset yang terkait dengan batu bara, bahan bakar fosil paling kotor, sebagai bagian dari kebijakan iklim mereka.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah-pemerintah negara ASEAN telah merevisi taksonomi hijaunya, kerangka kerja yang mendefinisikan investasi apa yang dianggap ramah lingkungan, sehingga pembiayaan semacam itu dianggap ramah lingkungan. Ia akan mempromosikan ini di G20 agar kelompok tersebut mengambil langkah yang sama.
"Kami menginginkan aturan yang mengakui pembiayaan untuk transisi (energi), bukan aturan yang menghukumnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi energi terbarukan.
"Akhir pekan ini saya akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G20 di Gujarat dan kami akan mendorong ini menjadi agenda global sehingga pembiayaan untuk transisi tidak menghadapi masalah," katanya, mengacu pada pertemuan yang akan berlangsung di Gandhinagar India, 14 Juli hingga 18 Juli mendatang.
Batu bara merupakan bahan bakar bagi lebih dari separuh pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menetapkan target untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2056, sebagai bagian dari tujuan negara untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2060.
Indonesia juga sedang menggarap skema keuangan terperinci untuk transisi energi, kata Sri Mulyani. Ia menekankan bahwa skema itu harus dapat memastikan harga energi tetap terjangkau bagi lebih dari 270 juta orang Indonesia dan komunitas bisnis.
Indonesia menargetkan penyelesaian rencana investasi terperinci untuk JETP itu pada bulan Agustus, menurut kepala Sekretariat JETP Indonesia. [ab/uh]
Forum