Indonesia dan Malaysia bisa jadi merupakan negara yang memiliki hubungan paling unik di kawasan Asia Tenggara. Bagai dua saudara serumpun yang berhubungan sangat dekat, perselisihan pun kadang tak bisa dihindari. Tetapi Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mohamad Najib dalam keterangan pers bersama di Kuching, Malaysia, Selasa (22/11), menegaskan bahwa kerja sama bilateral tetap kokoh.
Dalam pertemuan terbatas di Kuching itu, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Najib membahas berbagai kerja sama perdagangan, antara lain ekspor beras dan kelapa sawit.
Indonesia berharap dapat meningkatkan ekspor beras ke Malaysia setiap tahun, setelah memulai pengiriman 25 ribu ton beras ke negara jiran tersebut pada Oktober.
Selain itu, Indonesia dan Malaysia, yang masing-masing merupakan produsen minyak kelapa sawit nomor satu dan nomor dua di dunia, baru saja membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries) CPOPC. Pertemuan pertama dewan ini sudah dilangsungkan di Jakarta November lalu.
“Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,” kata Presiden Jokowi menegaskan, yang disambut baik PM Najib. Angka perdagangan kedua negara meningkat sebanyak lebih dari 21 persen pada semester pertama tahun 2017.
Bahas Isu Perbatasan dan Perlindungan TKI
Pertemuan Tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia juga membahas beberapa isu sensitif yaitu perbatasan dan perlindungan WNI.
“Indonesia berharap rancangan Perjanjian Lintas Perbatasan (Border Crossing Agreement) yang sudah selesai dirundingkan, akan segera ditandatangani. Demikian juga dengan Border Trade Agreement,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan isu perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia, sebagai prioritas pemerintahannya.
Dalam pertemuan yang didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Dubes Indonesia Untuk Malaysia Rusdi Kirana itu, secara khusus Jokowi minta perhatian Najib tentang hak pendidikan anak-anak pekerja Indonesia.
Melalui pernyataan terpisah, Migrant Care menyatakan pihaknya menghargai komitmen presiden untuk melindungi buruh migran Indonesia dalam pertemuan itu, mengingat berbagai masalah perburuhan masih terus terjadi, misalnya keberadaan pekerja ilegal, eksploitasi pembantu rumah tangga migran dan pekerja perkebunan, serta perdagangan manusia.
Berlarut-larutnya pembahasan pembaruan nota kesepahaman tentang perlindungan pembantu rumah tangga migran juga menjadi persoalan tersendiri.
Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, dalam pernyataan tertulis kepada VOA mengatakan gerak cepat presiden selayaknya itu diikuti semua unsur yang terlibat dalam tata kelola perlindungan buruh migran.
“Mereka tidak boleh lagi bekerja 'business as usual', harus ada upaya luar biasa menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia,” kata Wahyu Susilo menegaskan.
Konsensus ASEAN untuk MoU Perlindungan Buruh
Migrant Care menilai pembahasan nota kesepahaman perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia merupakan saat yang tepat untuk memanfaatkan dan memaksimalkan poin-poin yang ada dalam “Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran”.
“Malaysia harus didesak untuk menggunakan prinsip-prinsip itu dalam merumuskan nota kesepahaman perlindungan buruh migran Indonesia di negara itu,” ujar Wahyu Susilo.
Presiden Jokowi telah meminta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memastikan percepatan pembahasan nota kesepahaman tersebut. [em]
