Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Washington DC Kamis (20/9), Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, meminta Amerika mempertimbangkan usul untuk mencegah munculnya pernyataan atau tindakan – seperti film “Innocence of Muslim” – yang memprovokasi kemarahan umat Islam dan terjadinya aksi kekerasan.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, Indonesia tidak akan pernah merestui aksi kekerasan terhadap kantor-kantor dipomatik atau personil diplomatik karena ini merupakan tantangan dalam menjaga hubungan antar negara,” ujar Marty.
“Pada saat yang sama, di luar isu perlindungan kedutaan sekarang ini, kita masih memiliki tantangan soal bagaimana mencegah situasi yang membuat kita berada dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam arti munculnya pernyataan – atau dalam masalah ini ilm yang sama-sama kita kutuk dan sesalkan sekarang ini – agar tidak terulang lagi. Kita memiliki begitu banyak pekerjaan rumah di masa depan.”
Presiden Yudhoyono pada Selasa mengusulkan agar komunitas internasional dapat mengadopsi protokol yang memuat aturan untuk mencegah terjadinya benturan antara kebebasan berekspresi dengan pelecehan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) sehingga kasus-kasus seperti film “Innocence of Muslim” yang menyinggung umat Islam atau kasus lainnya tidak terulang lagi.
Marty sempat menyinggung hal ini dalam pertemuannya dengan Hillary Clinton, namun belum jelas bagaimana tanggapan Amerika.
Mengenai kekerasan yang timbul akibat film itu, Clinton mengulang pernyataan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak ada kaitan apapun dengan film atau pembuat film tersebut, dan kekerasan yang terjadi tidak dapat dibenarkan.
“Kami mengecam dengan keras kekerasan yang terjadi dalam protes [terhadap film ini]. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, video yang menimbulkan protes ini menjijikkan dan pemerintah AS tentu saja tidak ada kaitannya dengan film ini. Tapi kekerasan yang terjadi tidak dapat dibenarkan,” ujar Clinton.
“Saya berterima kasih pada menteri luar negeri dan pemerintah Indonesia yang telah berbicara menentang kekerasan tersebut. Kami meminta orang-orang berakal sehat dan pemimpin yang bertanggung jawab untuk melawan kelompok ekstremis yang mencari celah dalam momen ini untuk melakukan kekerasan terhadap kedutaan besar dan sesama warga negara mereka. Pertemuan hari ini telah menyoroti landasan kuar yang telah kita bangun bersama, dan salah satu isu paling penting adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik,” ujarnya.
Mengenai penutupan sementara kedutaan besar dan semua konsulat Amerika di Indonesia, Clinton mengatakan kebijakan ini diambil setelah melakukan komunikasi intensif dengan pihak berwenang di Indonesia terkait kemungkinan terjadinya demonstrasi pada Jumat (21/9) untuk memrotes film “Innocence of Muslim” yang mengolok-olok Nabi Muhammad.
“Setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami untuk sementara waktu menutup fasilitas-fasilitas Amerika di Indonesia pada Jum’at. Kami ingin memastikan agar para penegak hukum Indonesia bisa melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak terjadi gangguan atas keamanan dan ketertiban umum. Jadi kami bekerja sama secara erat dan kami sangat berterima kasih dengan kepemimpinan Indonesia yang kuat,” ujar Clinton.
Marty Natalegawa mengatakan bahwa kebijakan Amerika itu telah dikomunikasikan dengan pihaknya.
“Keputusan oleh Pemerintah Amerika untuk menutup sementara waktu kedutaan dan kantor-kantor konsulatnya di Indonesia merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan komunikasi antara pihak berwenang di Indonesia dan Amerika. Keputusan ini bukan untuk menunjukkan rasa tidak bersahabat dari siapa pun, ini sekedar keputusan yang bisa diambil oleh sebuah pemerintah sesuai kebutuhan,” ujar Marty.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, Indonesia tidak akan pernah merestui aksi kekerasan terhadap kantor-kantor dipomatik atau personil diplomatik karena ini merupakan tantangan dalam menjaga hubungan antar negara,” ujar Marty.
“Pada saat yang sama, di luar isu perlindungan kedutaan sekarang ini, kita masih memiliki tantangan soal bagaimana mencegah situasi yang membuat kita berada dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam arti munculnya pernyataan – atau dalam masalah ini ilm yang sama-sama kita kutuk dan sesalkan sekarang ini – agar tidak terulang lagi. Kita memiliki begitu banyak pekerjaan rumah di masa depan.”
Presiden Yudhoyono pada Selasa mengusulkan agar komunitas internasional dapat mengadopsi protokol yang memuat aturan untuk mencegah terjadinya benturan antara kebebasan berekspresi dengan pelecehan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) sehingga kasus-kasus seperti film “Innocence of Muslim” yang menyinggung umat Islam atau kasus lainnya tidak terulang lagi.
Marty sempat menyinggung hal ini dalam pertemuannya dengan Hillary Clinton, namun belum jelas bagaimana tanggapan Amerika.
Mengenai kekerasan yang timbul akibat film itu, Clinton mengulang pernyataan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak ada kaitan apapun dengan film atau pembuat film tersebut, dan kekerasan yang terjadi tidak dapat dibenarkan.
“Kami mengecam dengan keras kekerasan yang terjadi dalam protes [terhadap film ini]. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, video yang menimbulkan protes ini menjijikkan dan pemerintah AS tentu saja tidak ada kaitannya dengan film ini. Tapi kekerasan yang terjadi tidak dapat dibenarkan,” ujar Clinton.
“Saya berterima kasih pada menteri luar negeri dan pemerintah Indonesia yang telah berbicara menentang kekerasan tersebut. Kami meminta orang-orang berakal sehat dan pemimpin yang bertanggung jawab untuk melawan kelompok ekstremis yang mencari celah dalam momen ini untuk melakukan kekerasan terhadap kedutaan besar dan sesama warga negara mereka. Pertemuan hari ini telah menyoroti landasan kuar yang telah kita bangun bersama, dan salah satu isu paling penting adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik,” ujarnya.
Mengenai penutupan sementara kedutaan besar dan semua konsulat Amerika di Indonesia, Clinton mengatakan kebijakan ini diambil setelah melakukan komunikasi intensif dengan pihak berwenang di Indonesia terkait kemungkinan terjadinya demonstrasi pada Jumat (21/9) untuk memrotes film “Innocence of Muslim” yang mengolok-olok Nabi Muhammad.
“Setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami untuk sementara waktu menutup fasilitas-fasilitas Amerika di Indonesia pada Jum’at. Kami ingin memastikan agar para penegak hukum Indonesia bisa melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak terjadi gangguan atas keamanan dan ketertiban umum. Jadi kami bekerja sama secara erat dan kami sangat berterima kasih dengan kepemimpinan Indonesia yang kuat,” ujar Clinton.
Marty Natalegawa mengatakan bahwa kebijakan Amerika itu telah dikomunikasikan dengan pihaknya.
“Keputusan oleh Pemerintah Amerika untuk menutup sementara waktu kedutaan dan kantor-kantor konsulatnya di Indonesia merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan komunikasi antara pihak berwenang di Indonesia dan Amerika. Keputusan ini bukan untuk menunjukkan rasa tidak bersahabat dari siapa pun, ini sekedar keputusan yang bisa diambil oleh sebuah pemerintah sesuai kebutuhan,” ujar Marty.
