Indonesia telah mengajukan protes resmi terhadap Inggris, setelah pemimpin separatis yang berbasis di Inggris itu mendeklarasikan pemerintahan Papua Barat di pengasingan.
Provinsi Papua telah dilanda pemberontakan separatis tingkat rendah serta kemiskinan dan ketegangan komunal selama puluhan tahun.
Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), pekan ini mendeklarasikan diri sebagai presiden pemerintahan sementara baru di Papua, klaim yang dikecam pemerintah pusat.
Dilaporkan oleh AFP, Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Jumat (4/12), mengatakan Kemenlu memanggil Duta Besar Inggris Owen Jenkins untuk menyampaikan "protes keras" terhadap pernyataan dan aktivitas Benny Wenda.
"Dubes Inggris menjanjikan akan menyampaikan protes keras Indonesia tersebut. Dubes Jenkins juga menegaskan posisi Pemerintah Inggris atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," katanya dalam pernyataan pada Sabtu (5/12). Kedutaan Inggris tidak berkomentar.
Benny, yang tinggal di Inggris sejak awal 2000an, memimpin salah satu kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pemerintah telah menyatakan bahwa dia sudah bukan warga negara Indonesia (WNI).
TNI yang ditugaskan memberantas pemberontakan di Papua kerap dituduh melakukan kekejaman terhadap warga sipil Papua.
Provinsi yang miskin itu juga sering dilanda kekerasan komunal dan etnis dalam beberapa tahun belakangan.
Seorang juru bicara Kantor HAM PBB pada Senin (30/11) mengatakan organisasi itu "sangat terusik dengan meningkatnya kekerasan dalam beberapa minggu dan bulan belakangan" di Papua. [vm/ft]
