Rencana pemindahan kantor pemerintah pusat ke IKN mulai Juli batal dilaksanakan. Kepastian tersebut disampaikan Jokowi di Jakarta, Senin (8/7). “Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ungkap Jokowi.
Menurutnya, kepastian penundaan dirinya untuk berkantor di IKN pada Juli ini diperoleh setelah Kementerian PUPR menyatakan bahwa segala macam infrastruktur dasar belum juga rampung.
“Sudah (menanyakan ke Kementerian PUPR), tapi belum (siap),” tambahnya.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait kapan dirinya akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara, ia menyatakan bahwa Keppres tersebut bisa saja ditandatangani oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Bisa sebelum (17 Agustus), bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum (siap), jangan dipaksakan. Semuanya dilihat progress lapangannya,” tegasnya.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (11/7) menyatakan bahwa sampai detik ini perkembangan pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN, Kalimantan Timur sudah mencapai 82,37 persen.
Lebih jauh, Imam menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar guna menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Meski begitu, bukan berarti semua akan rampung tepat pada 17 Agustus.
“Kantor pemerintahan itu sebenarnya fokusnya untuk 17 Agustusan itu, 1- an bukan berarti bangunan ini semua selesai di tanggal 17, tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan untuk kegiatan 17 Agustusan. Tapi untuk kegiatan 17 an, ruang-ruang mana yang fungsional ya memang untuk dilakukan kegiatan 17-an,” ungkap Imam.
Istana Negara sendiri, katanya, dipastikan akan bisa fungsional pada akhir Juli. Dengan begitu, menurut Imam, Istana Negara ini nanti bisa dipergunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus, dan lapangan upacaranya, yang diklaim oleh Imam sudah sepenuhnya rampung, bisa digunakan dan bisa menampung sekitar 8.000 orang.
“Kantor presiden sedang berproses. Memang kalau kita melihat progres-progres yang ada, Juli ini memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning atau bulan uji coba. Supaya Agustus bersih,” tegasnya.
Lebih jauh, Imam menuturkan bahwa pada bulan uji coba yang paling krusial adalah penyediaan air minum. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang memproses penyediaan air minum yang baru sampai pada tahap pertama, dari tiga tahap yang direncanakan. Menurutnya, tahap tiga ditargetkan akan rampung pada 17 Juli mendatang.
Ketika rampung pada 17 Juli, kata Imam, sistem jaringan air minum ini akan bisa menyuplai air minum kurang lebih 150 liter per detik, jumlah yang memadai untuk upacara 17 Agustus.
Terkait Presiden Jokowi yang batal berkantor di IKN pada Juli ini, Imam menegaskan, pihaknya dari Kementerian PUPR selama ini sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan semua infrastruktur utama. Namun, adanya sejumlah kendala di lapangan menjadikan penyelesaiannya tertunda.
“Dari dulu awalnya , untuk air minum misalnya target awal dari teman-teman (Kementerian PUPR), tanggal 18 Juli paling bagus. Kemudian kita mencoba tekan bisa gak sampai 10 Juli, ya kita usahakan. Tetapi rupanya dalam pelaksanannya hujan hampir tidak berhenti. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning pun mundur juga. Kembali juga ke tanggal 17 juli. Untuk selanjutnya Pak Menteri (PUPR) yang akan melaporkan ke Presiden,” tambahnya.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke 79 di IKN yang mana mayoritas pesertanya adalah warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta.
“Kalau dilihat dari kondisi di lapangan fokus hanya untuk upacara saja, bukan untuk kehidupan kota. Artinya kita bisa berhitung secara realistis tidak usah semua (peserta upacara) dari Jakarta, tetapi teman-teman dari Kaltim, Balikpapan, Samarinda itulah nanti sebagai peserta utama kegiatan upacara. Itu jauh lebih murah. Maka masalah air bersih selesai, daripada memaksa sekian ribu orang dari Jakarta untuk tinggal di IKN, sementara fasilitasnya tidak tersedia,” ungkap Nirwono.
Ia menyarankan pembangunan IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga ambisi untuk mambangun kota berkelas dunia bisa terwujud.
Ia pun memahami sikap Jokowi yang masih belum menandatangani Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, karena sarana infrastruktur dasar kota yang juga belum selesai. Ia menilai akan lebih bijaksana jika Jokowi menyerahkan sepenuhnya keberlanjutan mega proyek ini kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia juga menduga bahwa Prabowo belum akan fokus kepada pembangunan IKN, dan lebih mengutamakan janji-janji politiknya terlebih dahulu dalam menjalankan pembangunan di tanah air. Hal ini, katanya, tercermin dari anggaran di Kementerian PUPR di 2025 yang turun drastis.
“Bahkan lima tahun ke depan bisa dikatakan belum ada kepastian untuk pindah ke sana, karena bisa jadi pemerintahan yang baru prioritasnya tidak di pembangunan IKN. Itu harus digarisbawahi dengan adanya pengurangan anggaran, kesiapan dari pemerintahan baru apakah mau pindah atau tidak, harusnya perpres itu diserahkan, bukan ditunda ya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru untuk ditandatangani atau tidak. Itu urusan pemerintahan baru,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo ke deapnnya harus mengevaluasi total keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk mereformasi Badan Otoritas IKN. Pasalnya, menurut Nirwono, badan ini belum mampu melaksanakan pembangunan IKN dengan baik dan mayoritas pembangunannya pada saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PUPR. [gi/ab]
Forum