Pihak berwenang di Pakistan mengganggu sambungan internet dan memblokir akses ke platform media sosial secara nasional pada Minggu (7/1) malam ketika partai mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjarakan secara virtual meluncurkan manifesto dan kampanye penggalangan dana menjelang pemilu bulan depan.
Kampanye atau telethon nasional dan global ini diselenggarakan untuk menghindari larangan media lokal dan tindakan keras pemerintah terhadap pertemuan fisik Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Menurut jajak pendapat publik, partai tersebut dinilai sebagai kekuatan politik nasional terbesar dan Khan menjadi politisi paling populer.
NetBlocks, pemantau internet global independen yang mempromosikan hak-hak digital, keamanan siber, dan tata kelola, serta pejabat PTI mengonfirmasi adanya gangguan tersebut menjelang dan selama aktivitas kampanye daring.
"Dikonfirmasi: Metrik langsung menunjukkan gangguan berskala nasional terhadap platform media sosial di #Pakistan, termasuk X/Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube; insiden ini terjadi ketika partai mantan PM Imran Khan yang teraniaya, PTI, meluncurkan telethon penggalangan dana pemilu," kata NetBlocks di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
“Insiden ini konsisten dengan tindakan penyensoran media sosial sebelumnya yang semuanya dilakukan selama rapat umum partai oposisi atau pidato pemimpin oposisi Imran Khan,” kata badan pengawas yang berbasis di Inggris tersebut.
Otoritas pemilu telah menolak Khan dan sebagian besar pemimpin senior PTI sebagai kandidat untuk pemilu parlemen pada 8 Februari. Partai oposisi terus-menerus menuduh militer Pakistan menghalangi partisipasinya dalam pemungutan suara. Dewan Hak Asasi Manusia nirlaba independen Pakistan mengecam tindakan penangguhan layanan internet tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak mendasar.
ewan tersebut di X mengatakan bahwa semua partai politik berhak menjalankan aktivitasnya.
“Dalam konteks pemilu, semua partai politik harus mendapatkan hak dasar kebebasan berekspresi. Merupakan tanggung jawab pemerintah Pakistan untuk menegakkan hak-hak dasar tersebut,” tegas dewan tersebut.
PTI mengecam pemerintahan sementara Perdana Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar, yang secara konstitusional merupakan entitas netral dengan mandat untuk menyelenggarakan pemilu secara bebas dan transparan.
“PTI kembali mengadakan acara virtual, dan lagi-lagi internet dimatikan,” kata Syed Zulfiqar Bukhari, juru bicara partai itu.
“Apa yang terjadi dan sedang terjadi di Pakistan atas nama demokrasi adalah sebuah tamparan terhadap transparansi,” tambahnya.
Mosi tidak percaya di parlemen yang dipimpin oposisi mencopot bintang kriket, Khan yang menjadi perdana menteri dari jabatannya pada April 2022. Pemimpin Pakistan yang digulingkan tersebut menolak tindakan tersebut dan menyebutnya ilegal, dengan menuduh militer mengaturnya atas perintah Amerika Serikat (AS) untuk menggulingkan pemerintahannya. Ia menuduh pemerintah dan AS menghukumnya karena mendorong kebijakan luar negeri yang independen dan menolak memberikan pangkalan militer kepada militer AS. Washington dan Islamabad membantah tuduhan tersebut.
Khan mengulangi tuduhannya dalam sebuah artikel yang dia tulis dari penjara Kamis lalu yang terbit di majalah The Economist.
“Saya hanya akan mengatakan, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, tuduhan mantan perdana menteri tidak berdasar, dan saya rasa saya akan berhenti di situ saja,” kata Mathew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, pekan lalu ketika ditanya reaksinya terhadap klaim Khan.
Pemerintah Pakistan dan militer membenarkan tindakan keras mereka terhadap PTI, dengan mengatakan bahwa para pekerjanya merusak properti dan instalasi militer selama protes anti-pemerintah pada bulan Mei lalu.
Khan menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa kekerasan tersebut direncanakan oleh militer untuk membuka jalan bagi penangkapan, penyiksaan, dan memaksa para pemimpin partainya untuk mundur dari PTI atau politik sama sekali. Politisi berusia 71 tahun yang dipenjara ini diadili atas beberapa tuduhan, mulai dari korupsi dan pembunuhan hingga membocorkan rahasia negara saat menjabat. Agustus lalu, dia divonis bersalah atas tuduhan korupsi yang kontroversial dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.
Pengadilan yang lebih tinggi menangguhkan hukumannya, namun dia tetap dipenjara. Khan menyangkal melakukan kesalahan apa pun dan mengatakan militer berada di balik hampir 200 tuntutan hukum terhadapnya untuk menghalanginya kembali berkuasa, tuduhan yang dibantah oleh para pejabat.
Komisi Hak Asasi Manusia independen Pakistan, atau HRCP, mendukung pernyataan Khan.
"Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pemilu mendatang akan berlangsung bebas, adil, dan kredibel," kata HRCP. seerrmengecam tindakan keras terhadap PTI sebagai “pemogokan sistematis” partai.
Bulan lalu, Pakistan juga memperlambat layanan internet untuk sementara waktu dan memblokir akses ke platform media sosial untuk mengganggu kampanye pemilu besar-besaran PTI secara virtual yang jarang terjadi, sehingga memicu kecaman luas. Militer telah melakukan tiga kudeta terhadap pemerintahan terpilih dan memerintah Pakistan selama lebih dari tiga dekade sejak memperoleh kemerdekaan. Para jenderal mempengaruhi pengambilan keputusan ketika militer tidak berkuasa, kata para politisi, termasuk para mantan perdana menteri. [my/ft]
Forum