Sebuah laporan baru yang disusun Komisi Penyelidikan PBB mengenai Ukraina mencatat semakin banyaknya bukti kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina.
Laporan yang diserahkan kepada dewan hak asasi manusia PBB hari Senin (25/9) itu memaparkan pelecehan dan penyiksaan warga sipil secara meluas serta penghancuran infrastruktur penting secara besar-besaran dan sewenang-wenang.
“Komisi ini prihatin dengan semakin banyaknya bukti kejahatan perang oleh pasukan bersenjata Rusia di Ukraina,” kata Erik Mose, ketua komisi tersebut.
“Memasuki tahun kedua konflik bersenjata, rakyat Ukraina terus menghadapi kehilangan dan terlukanya orang-orang terdekat mereka, penghancuran berskala besar, penderitaan dan trauma, serta kesulitan ekonomi yang diakibatkannya,” ujarnya. “Ribuan orang telah tewas dan terluka. Jutaan orang masih mengungsi di dalam dan di luar negeri.”
Rusia memboikot pemaparan laporan itu dan tidak berada di ruangan untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Sebelumnya, Rusia sendiri telah membantah menyasar warga sipil.
Data terakhir Kantor Komisi Tinggi HAM PBB mencatat jumlah korban tewas warga sipil mencapai 9.614 jiwa, sementara 17.535 orang luka-luka, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Meski demikian, lembaga itu mencatat bahwa kemungkinan jumlah korban jiwa yang sesungguhnya jauh lebih besar.
Sementara itu, data UNHCR, lembaga pengungsi PBB, menunjukkan 5,1 juta orang mengungsi di dalam Ukraina dan 6.197.200 orang mengungsi ke luar negeri.
Sejak dibentuk Maret 2022, komisi berisikan tiga anggota itu telah mengunjungi Ukraina sebanyak lebih dari 10 kali untuk mengumpulkan informasi dari otoritas
pemerintahan dan “mendengarkan kesaksian megerikan” dari para korban dan saksi mata.
“Komisi ini kecewa karena semua bentuk komunikasi kepada Federasi Rusia masih belum dijawab,” kata Mose.
Para penyelidik melaporkan bahwa “serangan dengan menggunakan senjata peledak di area berpenduduk telah menyebabkan kehancuran dan kerusakan yang meluas, serta telah menjadi penyebab utama kematian dan cedera di kalangan masyarakat sipil.”
Mereka telah mencatat terjadinya serangan-serangan dengan senjata peledak ke bangunan-bangunan permukiman, sebuah stasiun kereta, gudang-gudang komersial, fasilitas kesehatan dan fasilitas penting lainnya yang telah mengganggu layanan dan pasokan penting.
“Dalam sebagian besar kasus, tampaknya tidak ada kehadiran militer di lokasi-lokasi yang terdampak atau di sekitarnya,” kata Mose.
Di Kherson dan Zaporizhzhia, dua wilayah yang berada di bawah pendudukan Rusia, komisi itu mengumpulkan bukti lebih jauh yang menunjukkan adanya penggunaan metode penyiksaan oleh pasukan bersenjata Rusia di area-area di bawah kendalinya, yang telah dilakukan secara meluas dan sistematis, dengan catatan bahwa target utama penyiksaan adalah orang-orang yang dituduh sebagai mata-mata pasukan bersenjata Ukraina.
Mose mengatakan di hadapan dewan HAM bahwa penyiksaan itu sebagian besarnya dilakukan di berbagai pusat penahanan yang dikendalikan otoritas Rusia dan bahwa “penyiksaan itu dilakukan dengan sangat brutal hingga menyebabkan kematian bagi sebagian korban.”
Ia mengatakan, konflik bersenjata telah menimbulkan konsekuensi berat bagi anak-anak. Mereka terus menyelidiki masing-masing kasus dugaan pemindahan anak-anak tanpa orang tua atau wali ke wilayah Federasi Rusia yang dilakukan pihak berwenang Rusia.
“Komisi ini menyesalkan kurangnya kejelasan dan keterbukaan mengenai keadaan dan kategori anak-anak yang dipindahkan secara keseluruhan,” kata Mose.
Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin, yang hadir melalui sambungan video dalam acara itu, mengecam “skala kekejaman yang dilakukan Rusia secara besar-besaran selama agresinya ke Ukraina.”
Ia berbicara dengan penuh amarah tentang kejahatan yang dilakukan terhadap lebih dari 19.000 anak Ukraina yang dipaksa pindah dan dideportasi dari negara mereka sendiri oleh pejabat tinggi Rusia.
“Anak-anak Ukraina dicabut kewarganegaraannya dan ditawarkan untuk diadopsi oleh keluarga-keluarga Rusia,” ungkapnya. “Ini adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang juga dapat digolongkan sebagai kejahatan genosida yang sesuai dengan Konvensi Genosida tahun 1948.”
Mose mengatakan, komisinya juga “prihatin pada tuduhan genosida di Ukraina.”
Misalnya, ia mengatakan bahwa “beberapa retorika yang disiarkan di media pemerintah dan media lainnya di Rusia dapat digolongkan sebagai hasutan untuk melakukan genosida.”
Ia mengatakan, komisinya masih terus menyelidiki masalah-masalah tersebut.
“Kami melanjutkan upaya kami untuk mengumpulkan bukti yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan pertanggungjawaban hukum,” tambahnya. [rd/jm]
Forum