Para penjaga Israel diam-diam menguasai dua bangunan yang dibeli di sebuah distrik Palestina di Yerusalem Timur, Senin (20/10), memperluas proyek permukiman Yahudi tanpa mempertimbangkan kritikan AS.
Sebuah langkah sebelumnya pada 30 September oleh para pemukim ke dalam bangunan-bangunan tempat tinggal yang dibeli di daerah Silwan, daerah yang direbut Israel pada perang 1967, bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke AS dan memicu kecaman Gedung Putih.
Berharap memperkuat klaim Israel di seluruh Yerusalem, kelompok Yahudi sayap kanan garis keras telah membayar biaya tinggi untuk properti-properti di Silwan, meski melalui makelar-makelar Arab untuk menghindari tabu Palestina atas penjualan tersebut.
Diperkirakan sekitar 500 pemukim, dipersenjatai atau dilindungi oleh polisi paramiliter, tinggal di Silwan di antara 50.000 warga Palestina. Klaim Israel atas seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya tidak diakui secara internasional.
Dalam langkah nyata untuk mencegah penyelidikan dan konfrontasi, warga Israel itu tiba Senin pada malam hari dan tinggal di dua bangunan yang berisi 10 apartemen, menurut para warga Palestina, yang telah kosong selama berbulan-bulan setelah dijual melalui makelar lokal yang sejak itu telah menghilang.
Para tetangga terkejut setelah mengetahui pemilik-pemilik baru adalah Yahudi. Avi Segal, seorang pengacara Israel yang mewakili perusahaan properti yang membeli bangunan-bangunan tersebut mengatakan delapan keluarga Yahudi akan pindah ke sana.
Netanyahu telah mengabaikan kritikan AS atas pemukim Silwan dan konstruksi Israel lainnya di tanah yang dikuasai pada 1967, dengan mengatakan bahwa pembatasan hak siapapun untuk tinggal di rumah yang dibeli secara legal tidak sesuai dengan "nilai-nilai Amerika."
Rakyat Palestina mengecam argumen itu, dengan mengatakan hal itu mengesampingkan dorongan yang didukung masyarakat internasional atas negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dikuasai, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota. Pembicaraan damai dengan Israel gagal pada April. (Reuters)
