Menteri-menteri kehakiman dari 40 lebih negara akan bertemu di London pada Senin (20/3) untuk membahas upaya meningkatkan dukungan internasional bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pertemuan itu digelar saat ICC tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam konflik Ukraina.
Pertemuan itu dilakukan setelah ICC, yang bermarkas di Den Haag, menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Hak Asasi Anak Rusia, Maria Lvova-Belova, Jumat (17/3) lalu atas tuduhan kejahatan perang berupa “pendeportasian secara tidak sah” anak-anak Ukraina menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.
“Kita berkumpul di London hari ini dengan satu tujuan, untuk menuntut pertanggungjawaban penjahat perang atas kekejaman yang dilakukan di Ukraina selama invasi yang tidak adil, tidak beralasan dan melanggar hukum ini,” kata Wakil Perdana Menteri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan.
“Inggris, bersama masyarakat internasional, akan terus memberikan dana, sumber daya manusia dan keahlian bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk menjamin ditegakkannya keadilan.”
Desember lalu, jaksa ICC, Karim Khan, yang akan menghadiri konferensi di London, menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap pengadilan tersebut. ICC membutuhkan sumber daya keuangan dan teknis untuk melakukan penyelidikannya.
London telah mengumumkan pendanaan tambahan senilai hampir £400,000 (sekitar Rp7,4 miliar) untuk mendanai bantuan psikologis bagi saksi mata dan korban kejahatan atau untuk memperkuat para ahli asal Inggris di ICC.
Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda Dilan Yeşilgöz-Zegerius mengatakan, komunitas internasional harus bertanggung jawab memastikan para pelaku kejahatan perang di Ukraina diadili.
“Bersama-sama kita harus menegakkan kebenaran, mencapai keadilan dan menjamin keamanan,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan.
“Rakyat Ukraina telah menunjukkan lebih dari sekali bahwa mereka akan menentukan masa depan mereka.
“Mereka mungkin marah dan frustrasi, tapi tidak pernah kalah. Mereka berhak mendapatkan dukungan kita dalam mencari keadilan.”
Pada 2022, Belanda mengirimkan dua tim investigasi forensik di bawah bendera ICC untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia.
ICC memiliki lebih dari 900 staf dengan anggaran sebesar 169 juta euro (sekitar Rp2,7 triliun) untuk tahun 2023. Juli lalu, ICC meminta anggaran sebanyak 175 juta euro untuk tahun 2023.
Seluruh 123 negara anggota ICC berbagi tanggung jawab untuk menjamin keuangan lembaga tersebut. ICC juga menerima sumbangan dari organisasi internasional, perorangan dan perusahaan.
Pertemuan di London hari Senin diselenggarakan bersama oleh Inggris dan Belanda.
Sekitar 40 hingga 50 delegasi dari berbagai negara akan menghadiri konferensi tersebut. [rd/ft]
Forum