Tautan-tautan Akses

Jaksa  AS Minta Hakim Batalkan kasus Subversi Pemilu 2020 terhadap Trump


Kombinasi foto" Penasihat Khusus Jack Smith (kiri) di Departemen Kehakiman AS di Washington, DC, dan mantan Presiden AS Donald Trump (foto: dok).
Kombinasi foto" Penasihat Khusus Jack Smith (kiri) di Departemen Kehakiman AS di Washington, DC, dan mantan Presiden AS Donald Trump (foto: dok).

Jaksa AS pada Senin (25/11) meminta seorang hakim AS untuk membatalkan kasus pidana yang menuduh Presiden terpilih Donald Trump berusaha membatalkan kekalahannya dalam pemilu tahun 2020, dengan alasan ia akan kembali menjabat sebagai presiden setelah kampanyenya yang sukses pada tahun 2024.

Jaksa yang bekerja sama dengan Penasihat Khusus Jack Smith mengatakan kebijakan lama Departemen Kehakiman AS yang menyatakan bahwa presiden yang menjabat tidak boleh menghadapi tuntutan pidana mengharuskan kasus ini dibatalkan sebelum Trump menjabat pada 20 Januari.

“Hasil ini tidak didasarkan pada kelayakan atau kekuatan kasus yang diajukan terhadap terdakwa,” tulis jaksa dalam pengajuan pengadilan.

Juru bicara Trump Steven Cheung menyebut langkah tersebut sebagai "kemenangan besar bagi supremasi hukum."

Langkah ini mewakili perubahan luar biasa dari jaksa penuntut khusus yang mengajukan dakwaan terhadap Trump dalam dua kasus terpisah yang menuduhnya melakukan kejahatan yang mengancam integritas pemilu AS dan keamanan nasional.

Hal ini menunjukkan bagaimana kemenangan Trump atas Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris bukan hanya kemenangan politik, namun juga kemenangan hukum.

Trump mengaku tidak bersalah pada Agustus 2023 atas empat dakwaan federal yang menuduh tokoh Partai Republik itu berkonspirasi untuk menghalangi sertifikasi suara setelah kekalahannya pada tahun 2020 dari Joe Biden dari Partai Demokrat.

Trump, yang sebagai presiden akan kembali mengawasi Departemen Kehakiman, diperkirakan akan memerintahkan diakhirinya kasus pemilu federal tahun 2020 dan upaya Smith untuk menghidupkan kembali kasus kedua yang menuduh Trump secara ilegal menyimpan dokumen rahasia setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2021.

Kebijakan Departemen Kehakiman, sejak tahun 1970an, menyatakan bahwa penuntutan pidana terhadap presiden yang sedang menjabat akan melanggar Konstitusi AS karena melemahkan kemampuan kepala eksekutif negara tersebut untuk berfungsi.

Hakim Distrik AS Tanya Chutkan masih harus menyetujui permintaan jaksa tersebut.

Pengacara Trump sebelumnya mengatakan mereka akan berusaha untuk membatalkan dakwaan tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung AS pada bulan Juli bahwa mantan presiden memiliki kekebalan luas dari penuntutan atas tindakan resmi yang diambil saat berada di Gedung Putih.

Smith berusaha untuk menyelamatkan kasus tersebut setelah keputusan pengadilan tinggi, dengan membatalkan beberapa tuduhan tetapi berargumentasi bahwa tuduhan lainnya tidak tercakup dalam kekebalan presiden dan dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Chutkan dijadwalkan untuk memutuskan apakah keputusan imunitas mengharuskan bagian-bagian lain dari kasus tersebut dibatalkan. Tanggal pengadilamn yang semula ditetapkan pada Maret 2024 belum dijadwal ulang.

Kasus ini diajukan menyusul penyelidikan yang dipimpin oleh Smith terhadap upaya Trump untuk mempertahankan kekuasaan menyusul kekalahannya dalam pemilu tahun 2020, yang berpuncak pada serangan terhadap Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 oleh gerombolan pendukungnya menyusul pidato berapi-api Trump di dekat Gedung Kongres AS.

Trump membantah melakukan kesalahan dan berargumentasi bahwa sistem hukum AS telah diputarbalikkan terhadapnya untuk merusak kampanye kepresidenannya. Dia bersumpah selama kampanye bahwa dia akan memecat Smith jika dia kembali menjadi presiden. [ab/uh]

Forum

XS
SM
MD
LG