Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dikembangkan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) serta didukung Bank of China masih menuai pro dan kontra. Pembangunan PLTA tersebut dinilai akan berdampak yang mengancam habitat orangutan Tapanuli. Kekhawatiran akan dampak megaproyek tersebut mencuat, membuat 767 orangutan Tapanuli yang hidup di kawasan hutan Batang Toru terancam keberadaannya. Lantas apa yang harus dilakukan agar keberlangsungan hidup orangutan Tapanuli di Bumi Andalas tetap terjaga?
Direktur Konservasi PanEco Foundation, Ian Singleton mengatakan dampak pembangunan PLTA Batang Toru yang mengancam keberlangsungan hidup orangutan Tapanuli setidaknya bisa diminimalisasi. Salah satu cara mitigasinya adalah dengan merestorasi lahan yang rusak permanen akibat pembangunan proyek tersebut, yang diperkirakan mencapai 86 hektare.
“Informasi yang saya terima, sebagian besar, mayoritas itu dapat direstorasi kembali, yang akan rusak permanen sekitar 90 hektare atau 86 hektare. Kalau ini terjadi dan mereka (PT NSHE) memang implementasikan semua kegiatan mitigasi yang direncanakan, seperti orangutan yang bisa menyeberang jalan. Vegetasi jalan kanan kiri langsung ke pinggir jalan dan orangutan masih bisa menyeberang. Desain saluran udara tegangan ekstra tinggi sistem transmisi PLN, masih bisa kondusif untuk orangutan lewat di bawah,” katanya di Medan, Rabu (19/2).
Lanjut Ian, potensi terputusnya jalur migrasi orangutan Tapanuli antar blok di hutan Batang Toru akibat pembangunan proyek tersebut bisa diatasi dengan beberapa program mulai dari pembuatan jalur arboreal hingga menghindari pembangunan jalan yang terlalu lebar. Saat ini ada konektivitas di dua lokasi utama dari blok hutan Batang Toru barat ke blok timur. Kemudian dari blok barat melalui lanskap koridor tenggara ke Cagar Alam Dolok Sibual-buali.
“Maka penting sekali orangutan masih bisa sambung jalan seberang transmisi PLN, dan sungai. Kalau NSHE rajin untuk implementasi mitigasi, asumsi saya orangutan memang tetap akan bisa seberang,” ujarnya.
Bukan hanya itu. Ian juga menyebut 40 individu orangutan Tapanuli hidup di kawasan izin lingkungan milik PT NSHE. Orangutan tersebut bisa saja terisolasi dan tak mampu bereproduksi, dengan kata lain populasinya di kawasan izin lingkungan tersebut bisa punah.
“Saya tetap selalu lebih fokus dengan apa yang akan terjadi di luar, yang terpenting di daerah situ adalah populasi orangutan di seberang sungai dan seberang izin lingkungan NSHE yang di Cagar Alam Dolok Sibual-buali. Sebelumnya sekitar kira-kira 40 individu. Kalau mereka tidak ada kontak genetik maka tidak bisa breeding dengan yang di blok barat Batang Toru dengan jumlah 500 individu mereka akan punah jangka panjang. Bukan individu yang hidup hari ini yang akan mati, tapi populasi akan punah,” ungkap Ian.
Manajer kampanye keadilan iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yuyun Harmono mengatakan PLTA Batang Toru tetap mengancam banyak hal mulai dari keberlangsungan hidup orangutan Tapanuli hingga defisit neraca perdagangan terkait dengan kebutuhan energi.
“Ya harusnya dari awal jangan disetujui proyek ini. Kalau sekarang seolah-olah dampak sudah terjadi, habis itu direstorasi. Menurut saya itu logika yang salah, harusnya dari awal ya mereka melakukan asesmen yang benar,” katanya saat dihubungi VOA, Kamis (20/2).
Sementara itu, Principal Brown Brothers Energy and Environment, David Brown dalam keterangan resminya kepada VOA beberapa waktu lalu menjelaskan PLTA Batang Toru tak diperlukan di Sumatera Utara (Sumut) lantaran provinsi ini memiliki surplus energi. Kata dia, dengan tambahan pembangkit listrik peak power bertenaga gas di 2017 dan perbaikan lain dalam infrastruktur jaringan, pembangunan Batang Toru tidak akan meningkatkan akses atau rata-rata suplai energi di Sumut.
"Batang Toru tidak akan menggantikan pembangkit listrik bertenaga diesel yang disewa dari luar negeri. Karena nyatanya, tidak ada pembangkit listrik seperti yang disebutkan di Sumut. Yang ada adalah pembangkit listrik terapung tenaga gas sewaan. Bagaimanapun implikasi perubahan iklim dan neraca pembayaran dari menggunakan bahan bakar gas berbeda dengan diesel," kata David.
Dengan kata lain, kontribusi PLTA Batang Toru yang diajukan pada baseload power di Sumut sendiri sudah tidak diperlukan karena operasi pembangkit listrik geotermal 330 megawatt (MW) Sarulla pada 2017 dan 2018. Kemungkinan akan makin tidak diperlukan lagi setelah ekspansi 300 MW Sarulla yang dimulai pada 2022.
"Batang Toru tidak akan menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga diesel. Tidak akan meringankan dampak neraca pembayaran negatif negara yang disebabkan oleh impor diesel. Tetapi, modal tinggi yang diperlukan untuk membangun Batang Toru akan berdampak pada keluarnya sejumlah besar dolar dari Indonesia ke rekening bank kontraktor China yang akan membangun pembangkit listrik tersebut. Selain juga perusahaan induk China yang memiliki mayoritas pembangkit listrik, seluruhnya merugikan neraca pembayaran Indonesia," jelas David.
Seperti diketahui, proyek PLTA 510 MW saat ini sedang dibangun di sungai Batang Toru, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Marancar, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. Saat ini proses pengerjaan proyek PLTA Batang Toru sudah sampai pada land clearing, pembangunan basecamp yang telah rampung dan akses untuk pembuatan terowongan.
Ditargetkan PLTA Batang Toru mulai beroperasi di tahun 2022. Proyek yang didanai oleh Bank of China senilai Rp 21 triliun ini dituding mengancam keberlangsungan hidup orangutan Tapanuli. Orangutan Tapanuli merupakan spesies baru di Indonesia. Tersebar di ekosistem hutan Batang Toru yang berada pada wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, menjadikan habitat orangutan Tapanuli terpisah antara blok barat dan timur. [aa/uh]
