BANGKOK —
Ribuan demonstran menghadapi penjagaan ketat hari Sabtu (24/11) saat mereka turun ke jalan untuk memrotes pemerintahan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra. Ratusan polisi dan pihak keamanan propinsi menutup jalan-jalan dekat lokasi unjuk rasa tersebut. Pihak berwenang mengatakan lebih dari 100 orang ditangkap.
Kelompok anti-pemerintah Pitak Siam atau “Lindungi Thailand” dibawah pimpinan seorang jenderal purnawirawan berharap bisa mengumpulkan 100.000 orang dalam demonstrasi di tengah kota Bangkok. Namun polisi setempat mengatakan kurang dari 30.000 orang yang datang untuk ikut berunjuk rasa.
Pemerintah memberlakukan kekuasaan darurat melalui Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) dan banyaknya polisi nampaknya menyurutkan jumlah demonstran yang datang. Pemblokiran jalan-jalan oleh polisi di luar kota Bangkok mempersulit demonstran datang ke tempat demonstrasi itu.
Siang hari pemimpin demonstrasi Jenderal Boonlert Kaewprasit membubarkan aksi unjuk rasa tersebut dan mengatakan polisi berusaha memancing terjadinya kekerasan. Demonstrasi itu juga terganggu oleh turunnya hujan lebat.
Sebelumnya, polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang berusaha menerobos barikade.
Pian Pinphut, koordinator demonstrasi, mengatakan beberapa orang perlu dirawat di rumah sakit terdekat karena menghirup gas air mata.
“Polisi dengan semua persenjataan mereka mencegah orang turun ke jalan. Pagi ini polisi menggunakan gas air mata terhadap orang-orang untuk mengancam … Tetapi setelah sekitar satu jam mereka berhenti menggunakannya. Beberapa orang teman saya, beberapa wartawan, dan beberapa orang terkena gas air mata dan sebagian dari mereka ditangkap,” paparnya.
Demonstrasi itu, yang kedua diadakan kelompok Pitak Siam, dipandang sebagai ujian terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck, yang terpilih Juli 2011.
Para demonstran hari Sabtu mengatakan kepada VOA keprihatinan mereka adalah korupsi, pembelian suara, dan arah ekonomi berdasarkan apa yang disebut pemerintah sebagai kebijakan populis.
Seorang pebisnis, yang minta tidak disebutkan namanya, mengatakan, gaji pejabat tinggi dan korupsi adalah keprihatianan utamanya.
“Korupsi lebih buruk. Sebelumnya kami masih bisa menerimanya karena uang sogok hanya antara lima sampai 10 persen, tetapi sekarang minimal 30 persen dari kontrak,” ujarnya.
Demonstrasi terbaru itu terjadi sebelum perdebatan tentang mosi tidak percaya terhadap pemerintah di parlemen minggu mendatang ini di mana partai-partai oposisi dipastikan akan menuding pemerintah mengenai korupsi, khususnya di sektor pertanian.
Kelompok anti-pemerintah Pitak Siam atau “Lindungi Thailand” dibawah pimpinan seorang jenderal purnawirawan berharap bisa mengumpulkan 100.000 orang dalam demonstrasi di tengah kota Bangkok. Namun polisi setempat mengatakan kurang dari 30.000 orang yang datang untuk ikut berunjuk rasa.
Pemerintah memberlakukan kekuasaan darurat melalui Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) dan banyaknya polisi nampaknya menyurutkan jumlah demonstran yang datang. Pemblokiran jalan-jalan oleh polisi di luar kota Bangkok mempersulit demonstran datang ke tempat demonstrasi itu.
Siang hari pemimpin demonstrasi Jenderal Boonlert Kaewprasit membubarkan aksi unjuk rasa tersebut dan mengatakan polisi berusaha memancing terjadinya kekerasan. Demonstrasi itu juga terganggu oleh turunnya hujan lebat.
Sebelumnya, polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang berusaha menerobos barikade.
Pian Pinphut, koordinator demonstrasi, mengatakan beberapa orang perlu dirawat di rumah sakit terdekat karena menghirup gas air mata.
“Polisi dengan semua persenjataan mereka mencegah orang turun ke jalan. Pagi ini polisi menggunakan gas air mata terhadap orang-orang untuk mengancam … Tetapi setelah sekitar satu jam mereka berhenti menggunakannya. Beberapa orang teman saya, beberapa wartawan, dan beberapa orang terkena gas air mata dan sebagian dari mereka ditangkap,” paparnya.
Demonstrasi itu, yang kedua diadakan kelompok Pitak Siam, dipandang sebagai ujian terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck, yang terpilih Juli 2011.
Para demonstran hari Sabtu mengatakan kepada VOA keprihatinan mereka adalah korupsi, pembelian suara, dan arah ekonomi berdasarkan apa yang disebut pemerintah sebagai kebijakan populis.
Seorang pebisnis, yang minta tidak disebutkan namanya, mengatakan, gaji pejabat tinggi dan korupsi adalah keprihatianan utamanya.
“Korupsi lebih buruk. Sebelumnya kami masih bisa menerimanya karena uang sogok hanya antara lima sampai 10 persen, tetapi sekarang minimal 30 persen dari kontrak,” ujarnya.
Demonstrasi terbaru itu terjadi sebelum perdebatan tentang mosi tidak percaya terhadap pemerintah di parlemen minggu mendatang ini di mana partai-partai oposisi dipastikan akan menuding pemerintah mengenai korupsi, khususnya di sektor pertanian.