Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, pelonggaran PSBB rencananya akan dilakukan di wilayah-wilayah yang relatif aman. Kata dia, 63 persen wilayah diprediksi masuk kategori moderat, sementara 37 persen tetap di level berat dan cukup berat.
“Karena basisnya wilayah nanti kita akan melakukan skoring terhadap wilayah masing-masing. Mana yang lanjut PSBB dan mana yang hidup normal dengan protokol baru. Itu akan kami laporkan sebagai solusi ekonomi,” terangnya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (13/5) siang.
Wilayah kategori berat yang dimaksud adalah Bekasi, Depok, dan Bandung—yang memiliki pasien terbanyak di provinsi ini. Wilayah-wilayah ini telah memberlakukan PSBB sejak bulan April, disusul PSBB tingkat provinsi sejak Rabu (6/5) lalu.
Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, wilayah-wilayah dengan penularan sedikit bisa membuka kegiatan ekonomi sebelum Lebaran. Namun dia mengingatkan, warga tetap diimbau untuk menjaga jarak.
"Idul Fitri mungkin boleh, Jumatan mungkin boleh lagi. Tapi menggunakan protokol jaga jarak,” tambahnya.
Kepercayaan diri Pemda Jabar ini, ujar Emil, didasarkan pada tren kasus Covid-19 yang menunjukkan penurunan. Hal itu terlihat dari rata-rata kasus baru per hari yang berangsur berkurang selama pemberlakuan PSBB.
“Dua minggu pertama April, kasus harian dirata-rata 40 kasus, di dua minggu terakhir April rata-rata 28 kasus. Sekarang sudah (rata-rata" 21 kasus,” tandasnya.
Dia menargetkan rata-rata kasus baru di bawah 20 orang sebelum menyatakan Covid-19 terkendali.
Ahli Justru Minta PSBB Lebih Ketat
Meski menunjukkan penurunan, ahli wabah dari Universitas Padjadjaran dr. Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan kondisi di Jabar masih jauh dari kata aman. Dia justru mengusulkan PSBB diperketat.
“Harapan saya restriksi diperkuat sedikit, supaya kita cepat habiskan ini—sebelum Lebaran barangkali ya? Tentu ini modalnya harus besar, bukan hanya modal fiskal, finansial, tapi juga modal sosialnya ya,” terangnya dalam kesempatan yang sama.
Panji mengatakan, selama kegiatan ekonomi masih melakukan kontak fisik, kemungkinan penularan akan tetap terjadi.
"Begitu dibuka, wabahnya naik, begitu wabahnya naik, terpaksa kita tutup lagi, turun lagi, kita buka lagi, ada risiko wabahnya naik lagi begitu ya. Jadi ini bukan sesutua yang satu kali selesai kelihatannya,” paparnya.
Dia menekankan, jika pemerintah akan kembali membuka kegiatan ekonomi, perlu dipastikan sektor mana yang aman. Hal itu harus didasarkan pada jarak fisik antar pekerja, tingkat kontak dengan orang lain, dan paparan dengan orang yang kemungkinan sakit.
“Sektor mana yang lebih aman dibuka apa adanya, dan mana yang dimodifikasi supaya penularannya akan berkurang,” jelasnya.
Jabar Telah Periksa Cepat 100 Ribu Orang
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Berli Hamdani menegaskan, pelonggaran PSBB harus diterapkan secara penuh perhitungan. Pihaknya masih mengkaji semua aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, sampai sosial.
"Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan," kata Berli dalam riis tertulis.
Sementara kajian berlangsung, ujar Berli, pengetesan terhadap warga pun terus dilakukan. Pemda Jabar telah menyebar 105.834 rapid diagnostic test (RDT) ke 27 kabupaten/kota, instansi pemerintah, dan institusi pendidikan di Jabar. RDT tersebut menemukan 2.924 warga Jabar terindikasi positif COVID-19. Setelah dikonfirmasi dengan tes swab, 231 warga dipastikan positif.
"Dua tes masif (baik dengan metode RDT maupun PCR) sudah cukup optimal dijalankan dan sudah melibatkan semua kabupaten/kota se-Jabar. Hanya kami sedang mempercepat analisa hasil dari tes masif yang dilakukan," imbuhnya. [rt/em]
