Perjanjian Iklim Paris mendekati perayaannya yang kelima, menandai perjanjian bersejarah di antara 196 negara, termasuk AS, untuk memperkuat respons dunia menghadapi ancaman perubahan iklim dengan mengatasi emisi gas rumah kaca.
Presiden Donald Trump dari Partai Republik yang pernah menganggap perubahan iklim sebagai “hoaks" menarik AS mundur dari perjanjian itu awal tahun ini dengan mengatakan perjanjian itu secara tidak adil merugikan ekonomi AS. Namun, Presiden terpilih Joe Biden yang sebelumnya menjadi wakil presiden ketika pemerintahan Obama merundingkan perjanjian itu, telah bertekad untuk segera bergabung kembali dengan perjanjian tersebut setelah dilantik pada 20 Januari.
Rencana iklim yang digagas oleh Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris disebut sebagai rencana yang paling ambisius di antara pemerintahan AS. Rencana iklim Biden mengusulkan investasi sebesar $1,7 triliun untuk mengubah AS yang melepas emisi karbon terbesar kedua di dunia menjadi nol emisi pada 2050. Nol emisi artinya AS akan menyerap kembali atau membuang karbon sebanyak karbon yang dilepas.
Setelah diproyeksikan menjadi pemenang pemilu 3 November, Biden menunjuk mantan menteri luar negeri John Kerry sebagai utusan pertama AS untuk iklim. Tim transisi Biden mengatakan Kerry yang awalnya menandatangani perjanjian Paris atas nama AS akan duduk dalam Dewan Keamanan Nasional yang mencerminkan komitmen pemerintahan mendatang untuk mengatasi perubahan iklim sebagai isu keamanan nasional yang mendesak.
Menurut Lembaga riset Pew, sekitar dua pertiga warga AS menganggap pemerintah harus bertindak lebih banyak mengenai perubahan iklim, hal yang disetujui Kerry. [my/pp]
