Parlemen Irak hari Kamis (25/8) memutuskan untuk memecat Menteri Pertahanan Khalid al-Obeidi, membuat Pasukan Keamanan Irak tanpa pemimpin jelas yang mempersatukan dalam operasi militer penting untuk merebut kembali Mosul, “ibukota” Negara Islam (ISIS).
Obeidi, salah seorang menteri kabinet terakhir dari kelompok Sunni dalam pemerintah yang didominasi Syiah dituduh melakukan korupsi dan disingkirkan lewat mosi tidak percaya dengan selisih suara tipis 142-102 setelah pertikaian politik selama beberapa minggu.
Abbas Kadhim, peneliti senior soal kebijakan di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, lewat Twitter mengatakan bahwa pencopotan Obeidi adalah preseden baik terhadap korupsi tapi juga merupakan pembalasan bermotif politik.
Dalam tanggapan getir setelah pemungutan suara itu, Obeidi lewat Twitter mengatakan ia “sudah berusaha memberantas korupsi sebanyak mungkin”.
Kemudian sedikit menyinggung masalah sektarian, Obeidi membela upayanya untuk membangun kembali militer dan mencegah nepotisme “yang menyebabkan Irak tahun 2014 kehilangan 40 persen lahannya dan menyebabkan jutaan orang mengungsi."
ISIS tahun 2014 memanfaatkan kekecewaan mendalam kelompok Islam Sunni karena corak sektarian pada pemerintah Irak, dengan merebut sebagian besar wilayah Irak barat dan utara. [my/al]
