Tautan-tautan Akses

Jepang Percepat Persetujuan Vaksin dan Pertimbangkan Keadaan Darurat


Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan, Senin (4/1), persetujuan vaksin sedang dipercepat dan kontrol perbatasan ditingkatkan untuk mengekang penyebaran virus corona. (Foto: AP)
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan, Senin (4/1), persetujuan vaksin sedang dipercepat dan kontrol perbatasan ditingkatkan untuk mengekang penyebaran virus corona. (Foto: AP)

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan, Senin (4/1), persetujuan vaksin sedang dipercepat dan kontrol perbatasan ditingkatkan untuk mengekang penyebaran virus corona. Ia juga berjanji untuk mempertimbangkan pemberlakuan keadaan darurat.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike dan gubernur-gubernur Saitama, Chiba dan Kanagawa, Sabtu (2/1), telah meminta pemerintah nasional mengumumkan keadaan darurat setelah ibu kota mencatat rekor baru kasus harian, yakni 1.337, pada Malam Tahun Baru.

Kekhawatiran itu meningkat karena Tokyo akan menyelenggarakan Olimpiade Juli mendatang, yang berarti akan menerima kedatangan puluhan ribu atlet, ofisial, dan media dari luar negeri.

Suga menegaskan tekadnya untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo dan Paralimpik, yang menurutnya akan menjadi "bukti bahwa manusia telah berhasil mengatasi virus corona,” sehingga memberi harapan dan keberanian bagi dunia. Persiapan penyelenggaraan pesta olahraga akbar itu terus berjalan, katanya.

Jepang mengeluarkan peringatan darurat resmi pada April hingga akhir Mei tahun lalu yang mendesak restoran tutup lebih awal dan orang-orang bekerja dari rumah.

Jepang tidak pernah melakukan lockdown, dalam usaha mempertahankan perekonomian meski menghadapi risiko kesehatan.

Pernyataan keadaan darurat tidak memiliki sanksi hukum tetapi berfungsi sebagai peringatan yang kuat bagi orang-orang untuk bekerja dari rumah, menghindari acara yang tidak penting, menjaga jarak, dan menutup bisnis lebih awal, dalam upaya mengekang penyebaran Covid-19.

Suga mengatakan kepada wartawan, partai yang berkuasa akan mengusahakan perubahan hukum ketika parlemen berkumpul kembali akhir bulan ini, untuk menetapkan hukuman bagi para pelanggar kebijakan pembatasan terkait virus corona.

"Situasinya tetap sangat serius," kata Suga pada konferensi pers Tahun Baru di kediaman perdana menteri itu.

Suga juga menegaskan, persetujuan vaksin dipercepat sebulan sehingga vaksinasi bisa dimulai bulan depan.

Jumlah kasus terus meningkat di Jepang dalam beberapa pekan terakhir, dengan lebih dari 3.400 kematian sejauh ini terkait dengan virus corona. [ab/uh]

Recommended

XS
SM
MD
LG