Seorang anggota tim sepak bola nasional Myanmar yang bermain pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022 di Jepang telah menolak untuk pulang dan mencari suaka. Permohonan itu sedang dipertimbangkan pemerintah Jepang mengingat adanya kerusuhan di Myanmar setelah kudeta.
Pyae Lyan Aung, penjaga gawang cadangan tim Myanmar, dijadwalkan terbang pulang dari Bandara Internasional Kansai pada Rabu (16/6) malam tetapi tidak bergabung dengan para anggota tim lainnya. Ia menyatakan keinginannya untuk mencari perlindungan di Jepang, dan, melalui seorang penerjemah, mengatakan bahwa dengan kembali ke Myanmar, ia akan “mempertaruhkan nyawanya'', menurut kantor berita Kyodo, Kamis (17/6).
Pada pertandingan 28 Mei melawan Jepang, ia menunjukkan salam hormat tiga jari, simbol gerakan perlawanan antikudeta di Myanmar. Rekaman video yang menggambarkan aksinya itu kemudian tersebar luas di media sosial.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan pada konferensi pers reguler, Kamis (17/6), Jepang akan menanggapi dengan sepatutnya kasus Aung, sejalan dengan kebijakan baru Tokyo yang memperpanjang masa tinggal warga negara Myanmar di Jepang hingga satu tahun jika mereka takut menghadapi persekusi di tanah air mereka.
Kato menolak berkomentar mengenai rincian kasus Aung, dengan mengatakan bahwa pemerintah akan mendengar permohonannya dan menanggapinya dengan sepatutnya.
“Situasi di Myanmar masih belum pasti dan kami paham bahwa banyak warga Myanmar di Jepang yang takut untuk pulang,'' katanya.
Otoritas imigrasi Jepang pada 28 Mei memperkenalkan langkah-langkah baru bagi warga negara Myanmar yang takut akan keselamatan mereka jika mereka pulang ke tanah air.
Berbicara kepada wartawan, Pyae Lyan Aung mengatakan militer telah mengunjungi rumahnya di Myanmar.
Aung mengatakan ia mengkhawatirkan keselamatan para pemain lain dan keluarga mereka karena penolakannya untuk pulang, dan itu membuatnya ragu-ragu sampai menit terakhir. Tetapi ia mengatakan ia mengumpulkan semua keberaniannya untuk memberi tahu otoritas imigrasi Jepang bahwa ia ingin tinggal, menurut Kyodo.
Kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi membalikkan kemajuan bertahun-tahun menuju demokrasi di Myanmar setelah lima dekade pemerintahan militer. Kudeta tersebut disambut dengan tentangan publik yang luas.
Banyak warga Myanmar menuding bahwa militer berusaha membungkam mereka melalui kekerasan, termasuk membunuh orang-orang yang menggelar protes di jalan-jalan serta memenjarakan para aktivis dan jurnalis.
Jepang mengkritik tindakan keras mematikan pemerintah militer Myanmar, tetapi mengambil pendekatan yang lebih lunak daripada yang digelar AS dan beberapa negara lain, yang telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap beberapa anggota junta. [ab/uh]
