Menteri Luar negeri Koichiro Gemba mengatakan tindakan Korea Selatan berlawanan dengan sikap Jepang mengenai wilayah itu. Juru bicara kementrian luar negeri Jepang, Masaru Sato mengatakan kepada VOA protes resmi telah disampaikan oleh para diplomat Jepang di Seoul kepada pemerintah Korea Selatan.
"Tindakan pemerintah Korea Selatan membawa media asing ke Takeshima sangat bertentangan dengan posisi kami terhadap pulau itu. Sangat tidak bisa diterima dan sangat disesalkan," ujar Sato.
Beberapa media asing atas prakarsa sendiri sebelumnya telah mengunjungi kepulauan yang di Korea disebut Dokdo dan di Jepang disebut Takeshima tapi pemerintah Korea Selatan jarang mengorganisir kunjungan secara berkelompok.
Hari Kamis beberapa wartawan asing diterbangkan dengan helikopter ke pulau terbesar di bagian barat kepulauan itu.
Kantor berita separuh resmi Jepang, Kyodo menganggap kunjungan yang didanai pemerintah Korea Selatan itu sebagai “upaya jelas mempromosikan klaim Korea Selatan atas kepulauan itu”.
Beberapa pejabat kementrian luar negeri Korea Selatan dan pejabat Dinas Kebudayaan dan Penerangan, yang disebut KOCIS di bawah kementrian Kebudayaan dan Penerangan menyangkal lembaga mereka mengatur kunjungan kontroversial itu, berkeras bahwa kunjungan itu diselenggarakan oleh Yayasan Sejarah Asia Timur laut.
Yayasan itu adalah lembaga yang didanai pemerintah Korea Selatan yang aktif mempromosikan kedaulatan wilayah Korea Selatan atas kepulauan yang disengketakan itu.
Tapi beberapa wartawan yang dibawa ke wilayah sengketa itu mengatakan mereka resmi diundang lewat perwakilan Korea Selatan.
Ketegangan meningkat secara dramatis antara Korea Selatan dan Jepang dalam beberapa bulan terakhir ini terkait kepulauan yang sejak lama dipersengketakan itu yang terletak antara semenanjung Korea dan pulau utama Jepang.
Wilayah yang secara internasional dikenal sebagai Liancourt Rocks itu terdiri dari dua rangkaian pulau utama dan sejumlah batu karang kecil dengan luas daratan kurang dari 19 hektar.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan kepada VOA bahwa pada tanggal 21 September jet tempur F-15 nya dikerahkan mengudara setelah sebuah kapal perusak dan helikopter anti kapal selam jenis SH-60 dari kapal Pasukan Bela Diri Jepang itu “melanggar’ zona pertahanan udara Korea Selatan tanpa ijin.
Menteri Pertahanan Jepang, Satoshi Morimoto menyangkal keterangan peristiwa itu. Marimoto mengatakan aktivitas kelautan tersebut tidak menjadi masalah berdasarkan UU internasional.
Pejabat di Korea Selatan mengatakan kapal perang Jepang berukuran 4.200 ton itu pergi setelah mendapat peringatan radio dari militer Korea Selatan.
Media-media setempat di Seoul hari Jumat mengutip data militer Korea Selatan yang mengatakan 71 kasus di mana kapal patroli Jepang mendekat ke ujung timur rangkaian pulau yang disengketakan itu selama sembilan bulan pertama tahun ini.
"Tindakan pemerintah Korea Selatan membawa media asing ke Takeshima sangat bertentangan dengan posisi kami terhadap pulau itu. Sangat tidak bisa diterima dan sangat disesalkan," ujar Sato.
Beberapa media asing atas prakarsa sendiri sebelumnya telah mengunjungi kepulauan yang di Korea disebut Dokdo dan di Jepang disebut Takeshima tapi pemerintah Korea Selatan jarang mengorganisir kunjungan secara berkelompok.
Hari Kamis beberapa wartawan asing diterbangkan dengan helikopter ke pulau terbesar di bagian barat kepulauan itu.
Kantor berita separuh resmi Jepang, Kyodo menganggap kunjungan yang didanai pemerintah Korea Selatan itu sebagai “upaya jelas mempromosikan klaim Korea Selatan atas kepulauan itu”.
Beberapa pejabat kementrian luar negeri Korea Selatan dan pejabat Dinas Kebudayaan dan Penerangan, yang disebut KOCIS di bawah kementrian Kebudayaan dan Penerangan menyangkal lembaga mereka mengatur kunjungan kontroversial itu, berkeras bahwa kunjungan itu diselenggarakan oleh Yayasan Sejarah Asia Timur laut.
Yayasan itu adalah lembaga yang didanai pemerintah Korea Selatan yang aktif mempromosikan kedaulatan wilayah Korea Selatan atas kepulauan yang disengketakan itu.
Tapi beberapa wartawan yang dibawa ke wilayah sengketa itu mengatakan mereka resmi diundang lewat perwakilan Korea Selatan.
Ketegangan meningkat secara dramatis antara Korea Selatan dan Jepang dalam beberapa bulan terakhir ini terkait kepulauan yang sejak lama dipersengketakan itu yang terletak antara semenanjung Korea dan pulau utama Jepang.
Wilayah yang secara internasional dikenal sebagai Liancourt Rocks itu terdiri dari dua rangkaian pulau utama dan sejumlah batu karang kecil dengan luas daratan kurang dari 19 hektar.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan kepada VOA bahwa pada tanggal 21 September jet tempur F-15 nya dikerahkan mengudara setelah sebuah kapal perusak dan helikopter anti kapal selam jenis SH-60 dari kapal Pasukan Bela Diri Jepang itu “melanggar’ zona pertahanan udara Korea Selatan tanpa ijin.
Menteri Pertahanan Jepang, Satoshi Morimoto menyangkal keterangan peristiwa itu. Marimoto mengatakan aktivitas kelautan tersebut tidak menjadi masalah berdasarkan UU internasional.
Pejabat di Korea Selatan mengatakan kapal perang Jepang berukuran 4.200 ton itu pergi setelah mendapat peringatan radio dari militer Korea Selatan.
Media-media setempat di Seoul hari Jumat mengutip data militer Korea Selatan yang mengatakan 71 kasus di mana kapal patroli Jepang mendekat ke ujung timur rangkaian pulau yang disengketakan itu selama sembilan bulan pertama tahun ini.
