Tautan-tautan Akses

Jepang: Pulau-pulau yang Disengketakan “Diduduki Secara” Ilegal oleh Rusia


Peluncur rudal Bastion bergerak ke posisi mereka di Pulau Matua, bagian dari rantai Kepulauan Kuril, Kamis, 2 Desember 2021. (Layanan Pers Kementerian Pertahanan Rusia via AP)
Peluncur rudal Bastion bergerak ke posisi mereka di Pulau Matua, bagian dari rantai Kepulauan Kuril, Kamis, 2 Desember 2021. (Layanan Pers Kementerian Pertahanan Rusia via AP)

Jepang, Jumat (24/4), menggambarkan empat pulau yang disengketakan dengan Rusia "diduduki secara ilegal" oleh Moskow. Ini merupakan pernyataan keras pertama Tokyo dalam hampir dua dekade menyusul hubungan yang memburuk dengan Moskow terkait perang di Ukraina.

Kedua negara sebetulnya telah lama mengusahakan perjanjian terkait pulau-pulau itu, tetapi sejauh ini tidak membuahkan hasil. Pulau-pulau tersebut saat ini berada dalam kendali Moskow namun diklaim oleh Tokyo sebagai bagian dari wilayahnya.

Kementerian Luar Negeri Jepang terakhir menggunakan istilah "diduduki secara ilegal" dalam laporan kebijakan tahunannya pada tahun 2003 untuk menggambarkan pulau-pulau yang oleh Moskow disebut Kuril dan oleh Tokyo disebut Wilayah Utara itu.

Laporan Buku Biru Diplomatik Jepang tahun ini dikeluarkan pada saat sanksi keras dijatuhkan pada Rusia oleh Jepang dan mitra-mitra G7-nya, dan menjelang revisi penting strategi keamanan nasional Jepang akhir tahun ini.

"Kekhawatiran terbesar antara Jepang dan Rusia adalah Wilayah Utara," kata laporan itu. “Pulau-pulau itu adalah wilayah kedaulatan Jepang, tetapi saat ini ‘diduduki secara ilegal’ oleh Rusia.”

Pulau Kunashiri, salah satu dari empat pulau yang dikenal sebagai Kuril Selatan di Rusia dan Wilayah Utara di Jepang, dalam foto yang diambil pada Maret 2007. (REUTERS/Kyodo)
Pulau Kunashiri, salah satu dari empat pulau yang dikenal sebagai Kuril Selatan di Rusia dan Wilayah Utara di Jepang, dalam foto yang diambil pada Maret 2007. (REUTERS/Kyodo)

Istilah serupa telah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya namun Jepang selalu menghindari frasa "diduduki secara ilegal".

Kementerian Luar Negeri Jepang juga mengatakan krisis Ukraina akan menghentikan pembicaraan mengenai perjanjian itu dengan Rusia.

Bulan lalu, Moskow mengatakan akan membatalkan pembicaraan mengenai perjanjian itu, dengan alasan "kemustahilan" melanjutkan diskusi dengan negara yang telah mengambil posisi bermusuhan secara terbuka dan berusaha untuk membahayakan kepentingan Rusia.

Laporan yang dikeluarkan Jumat itu terkesan berhati-hati bila menyangkut China, meskipun Jepang sebelumnya pernah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya kegiatan maritim Beijing di wilayah tersebut.

"Penting untuk membangun hubungan Jepang-Tiongkok yang konstruktif dan stabil," kata laporan itu, sementara menyatakan keprihatinan atas upaya Beijing untuk mengubah status quo dengan keagresifannya di Laut China Timur dan Selatan. [ab/uh]

XS
SM
MD
LG