Pengadilan tertinggi Uni Eropa, pada Rabu (16/2), memutuskan bahwa Uni Eropa dapat menunda pendanaan bagi negara anggota yang gagal menegakkan prinsip penegakan hukum, sehingga memberi blok itu sebuah alat yang ampuh untuk memberlakukan nilai-nilai demokrasi yang mereka pegang.
“Uni Eropa harus mampu membela nilai-nilai itu, di dalam batas-batas kekuasaannya,” demikian kata Pengadilan Eropa dalam keputusannya. Opsi naik banding tidak berlaku bagi keputusan dari pengadilan yang berbasis di Luxemburg itu.
“Keputusan hari ini memberi konfirmasi bahwa kami berada pada jalur yang tepat,” demikian kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ketika mengumumkan bagaimana blok itu akan melangkah maju dalam beberapa minggu mendatang.
Komisi Eropa menyetujui sebuah keputusan 14 bulan lalu yang mengizinkannya menahan dana untuk negara anggota yang menyimpang dari standar hukum Eropa. Komisi itu menunggu keputusan pengadilan sebelum memberlakukan hal itu.
Hungaria dan Polandia, negara yang menjadi target dari keputusan tersebut, telah mempersoalkan wewenang Uni Eropa untuk membuat keputusan semacam itu, dan mendeklarasikan bahwa keputusan tersebut tidak sah dan melangkahi wewenang yang mereka miliki. Kedua negara itu menghadapi kritik yang keras dari anggota Uni Eropa lainnya karena melaksanakan kebijakan yang memberangus hak-hak media, hak LGBTQ, dan membatasi independensi yudisial.
“Keputusan ini merupakan tekanan terhadap negara kami karena kami meloloskan hukum perlindungan anak pada musim panas lalu,” demikian kata Menteri Kehakiman Hungaria Judit Varga, mengacu pada produk legislatif yang melarang anak di bawah umur mengakses muatan media yang menguraikan homoseksualitas atau peralihan gender.
“Kita perlu mempertahankan diri terhadap serangan terhadap kedaulatan kita,” demikian kata Deputi Menteri Kehakiman Polandia Sebastian Kaleta. “Polandia harus membela demokrasinya terhadap usaha pemerasan yang bertujuan merampas hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri.”
Kedua negara itu langsung terkena dampak dari keputusan baru ini. Sebagai penerima dana Uni Eropa yang besar sejak bergabung dengan blok itu pada 2004, Hungaria dan Polandia telah menerima bantuan bernilai miliaran untuk membangun perekonomian mereka. [jm/rd]
