Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) 2024 mengusulkan kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah, termasuk /TNI/Polri, sebesar 8 persen, dan kenaikan uang pensiun ASN sebesar 12 persen.
Dalam Pidato Penyampaian RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8), Presiden Jokowi menambahkan kenaikan gaji dan pensiun ASN "diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional."
Ia menjelaskan, perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi para ASN tersebut dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi, kata Jokowi, tetap harus dijalankan secara konsisten dan berhasil secara tepat guna.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan mencapai 5,2 persen. Guna mewujudkan hal tersebut, katanya, stabilitas ekonomi makro tanah air harus terjaga dengan situasi yang tetap kondusif menjelang pemilu dan pilkada serentak di 2024. Selain itu, katanya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen.
Jokowi mengungkapkan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp15.000 per dolar AS; rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi berada pada level 6,7 persen; harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) USD80 per barel, dan lifting (penjualan) minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Asumsi makro tahun depan ini, kata Jokowi, bukanlah tanpa sebab. Indonesia diklaim telah berhasil mengatasi tantangan pandemi COVID-19 dengan menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat. Selain itu, katanya, Indonesia juga diklaim menjadi salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten dan inklusif.
“Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0 persen,” tuturnya.
Hal tersebut, katanya, juga terlihat dari tingkat pengangguran yang berhasil turun dari 6,25 persen pada Februari 2021, menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Selain itu, tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023 dari 10,19 persen pada September 2021. Kemiskinan ekstrem juga dikatakan turun dari semula 2,04 persen pada Maret 2021, menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.
“Arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang," kata Jokowi.
Dia menambahkan bahwa APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Dengan demikian, kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Realistis
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok 5,2 persen sulit untuk dicapai meskipun tahun depan adalah tahun politik. Hal ini disebabkan kondisi global yang masih tidak menentu.
Berbagai lembaga keuangan internasional, katanya, masih memprediksikan pertumbuhan ekonomi global sama dengan tahun ini, yakni hanya tiga persen. Ini menandakan bahwa kondisi global belum membaik sepenuhnya.
Untuk tahun 2023, misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi semester I adalah 5,1 persen, masin tertinggal 0,2 persen dari target pertumbuhan 5,3 persen yang tercantum dalam APBN 2023.
“Menurut saya sampai dengan akhir tahun bisa tetap 5,1 persen sudah bagus, dan bahkan risikonya bisa lebih rendah dari 5,1 persen. Sehingga kita melihat target tahun depan di 5,2 persen kemungkinan untuk slip di bawah 5,2 persen sangat mungkin, bukan tidak mungkin, tapi berat kalau dengan cara-cara yang sama,” ungkap Faisal.
Lebih jauh, Faisal mengatakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan pun tidak banyak membantu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena jumlahnya terbatas dibandingkan dengan jumlah populasi di tanah air. Kenaikan gaji ASN, katanya, juga sering diikuti dengan peningkatan inflasi yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Berbicara soal tingkat kemiskinan yang diklaim berkurang, Faisal mengatakan, itu tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah dengan cara memberi bantuan sosial sehingga tidak akan menyelesaikan permasalahan.
“Jumlah orang di bawah garis kemiskinan itu berkurang tapi berkurang bukan berarti lantas sejahtera, dia tidak naik ke sejahtera. Dia masih berada di sekitar garis kemiskinan, Cuma tidak di bawah tapi mereka masih berada di golongan dari orang yang mendapatkan bansos, artinya kan belum sejahtera. Masalah kemiskinan tidak akan selesai karena approachnya masih pakai bansos. Padahal utamanya adalah dari pemberdayaan sehingga mereka income-nya bertambah,” jelasnya.
Pemerintah juga harus berhati-hati dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pasalnya, mengundang banyak investasi bukan berarti perekonomian di sebuah daerah akan meningkat.
“Misalkan dengan hilirisasi, investasi masuk kemudian kemiskinan bisa teratasi, tidak bisa. Buktinya di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, ketika ada investasi masuk untuk smelter nikel, pertumbuhan ekonomi langsung double-digit. Kemisikinan? jangankan alih-alih turun, malah naik," kata Faisal.
"Jadi, artinya dia tidak bisa dengan jargon seperti yang dibilang bahwa investasi menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan dan ternyata tidak terjadi,” jelasnya.
Menurut Faisal, penciptaan lapangan kerja seharusnya sesuai dengan karakteristik orang yang berada di sekitar garis kemiskinan.
“Pendidikan mereka tidak terlalu tinggi, jadi apa yang mereka bisa lakukan? Tidak jauh dari lapangan kerja yang sifatnya padat karya yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti di sektor primer, tidak jauh dari pertanian, perikanan dan usaha mikro yang harus betul-betul didorong supaya meningkat pendapatannya,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum