Calon presiden petahana Joko Widodo Rabu sore (20/2) membantah pernyataan mantan menteri ESDM Sudirman Said bahwa ia pernah melakukan pertemuan secara rahasia dengan James Robert Moffett pada 6 Oktober 2015 sebelum akuisisi 51% saham Freeport. Ketika itu Moffett masih menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan.
“Nggak sekali dua kali ketemu. Gimana sih, kok diam-diam? Ya ketemu bolak balik, nggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi setelah acara pembekalan saksi untuk TPS di Jakarta.
“Dia (Moffett.red) khan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan,” tambahnya.
Jokowi menilai pertemuan dengan pengusaha itu berlangsung biasa saja. "Diam-diam gimana? Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong nggak diam-diaman. Ada ada saja. Ya biasa lah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang biasa saja, ngapain saya...," ujarnya. Jokowi menambahkan bahwa sejak awal Freeport memang meminta perpanjangan kontrak, begitu pula dalam beberapa pertemuannya dengan Moffett. “Tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh?"
Sudirman Said: Pertemuan Jokowi-Moffett Berlangsung Tak Biasa
Sudirman Said, yang kini menjadi tim Badan Pemenanganan Nasional BPN Prabowo-Sandi, dalam peluncuran buku “Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan” di Jakarta, Rabu pagi, mengungkap pertemuan rahasia antara Jokowi dan pimpinan Freeport McMoRan ketika itu James R. Moffett di Istana pada 6 Oktober 2015.
Pertemuan rahasia itu menurut Sudirman Said menjadi cikal bakal keluarnya surat perpanjangan kegiatan operasi Freeport di Indonesia pada 7 Oktober. "Mengenai surat tanggal 7 Oktober 2015, surat itu menjadi penguatan publik, seolah olah saya memberi perpanjangan ijin, itu persepsi publik," kata Sudirman Said.
Singkat cerita Sudirman Said mengatakan ia datang sekitar jam 8.30 pagi dan ketika akan masuk ruang kerja presiden, ia dibisiki aspri untuk menganggap agar "pertemuan ini tidak ada."
“Saya ungkap hal ini karena hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu. Setkab tidak tahu,” ujar Suriman Said, “Freeport Indonesia juga tidak tahu Moffett itu ke Indonesia.”
Ia mengaku kaget ketika masuk ruang kerja presiden, sudah ada James Moffett dan tidak ada pembicaran lebih jauh. Ia hanya diperintahkan membuat surat atau dokumen perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.
“Presiden hanya katakan, tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan. Kira-kira, kita ini ingin menjaga kelangsungan investasi lah. Nanti dibicarakan setelah pertemuan ini. Saya jawab 'baik Pak Pres', maka keluarlah saya bersama James Mofet ke suatu tempat,” ujar Sudirman.
Lebih jauh ia mengatakan disodori draft perpanjangan kerjasama oleh Moffett dan langsung mengatakan kepada boss Freeport itu bahwa “kalau saya ikuti drat-mu, maka akan ada preseden negara didikte korporasi. Saya tidak lakukan itu. You tell me what have been discussed with president, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan Republik,” tegasnya.
Sudirman Said menjelaskan bahwa pada hari yang sama ia kembali ke kantor ESDM dan mengumpulkan seluruh pejabat jajarannya untuk membuat draft perpanjangan kontrak karya.
“Namun saat itu belum saya tandatangani,” ujarnya dan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. "Bapak ibu mau tahu apa yang dikatakan presiden? Begini saja sudah mau, kalau mau lebih kuat, yang diberi saja (Moffett.red),” ujar Sudiman Said mengutip Jokowi.
BPN Prabowo-Sandi Rilis Pernyataan Sudirman Said
Dalam keterangan pers BPN Prabowo-Sandiaga yang diterima VOA, Sudirman Said mengungkapkan hal ini sekarang untuk menunjukkan bahwa bukan dirinya yang membuat perpanjangan kontrak Freeport dulu. "Saya katakan surat itu perkuat posisi mereka (Freeport.red), lemahkan posisi kita (Indonesia.red). Jadi kalau saya disalahkan karena posisi negara semakin lemah, maka salahkanlah yang menyuruh surat itu," tegasnya.
Menteri ESDM: CEO Freeport Adkerson Dua Kali Ajak Ketemu, Jokowi Tolak
Dalam perkembangan lainnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan – yang menjabat mulai 14 Oktober 2016 – mengatakan “sewaktu saya ditinggal semua, saya mulai runding baru, start dari nol... Salah satu tugas saya menyelesaikan negosiasi Freeport McMoRan terhadap Freeport Indonesia.”
Ignasius Jonan, yang diangkat untuk menggantikan pejabat sebelumnya – Sudirman Said, Arcandra Tahar dan Luhut Binsar Panjaitan – menjelaskan bahwa ketika perundingan akan dimulai, ada tim negosiasi yang dibentuk. Selain Kementerian ESDM, tim itu melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarmo. Ia mengaku sempat menawarkan untuk bertemu dengan pimpinan Freeport McMoRan yang baru, yaitu Richard Adkerson, tetapi Jokowi menolak.
“Beliau ngomongnya ini diselesaikan, saya tawarkan ketemu CEO Feeport McMoRan, waktu itu bukan Jim Moffet, saya nggak kenal. Waktu saya ketemu November sudah Richard Adkerson. Saya katakan, kita negosiasi ya. Waktu Richard Adkerson dua kali minta ketemu Presiden, presiden nggak mau ketemu," paparnya.
Ignatius Jonan menjelaskan bahwa arahan yang diberikan presiden sudah jelas yaitu : penguasaan 51% saham, smelter, Ijin Usaha Pertambahan Khusus IUPK dan penerimaan negara yang lebih besar. (em)
