Presiden Indonesia Joko Widodo membantah komentar yang banyak dikutip media baru-baru ini menyangkut China dan klaim negara itu di Laut Cina Selatan dengan mengatakan bahwa Jakarta tidak berpihak dengan negara manapun dalam konflik yang sedang berlangsung.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan hal itu dalam sebuah konperensi pers di Tokyo, Selasa, dalam kunjungan kenegaraannya ke Jepang.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jepang, Yomiuri, Minggu, Jokowi dilaporkan mengatakan klaim Cina untuk sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional.
Laporan itu kemudian dimuat kantor berita Reuters sejumlah media berita lain pada 23 Maret 2015, karena ini merupakan pertama kali Jokowi mengambil posisi dalam sengketa Laut Cina Selatan sejak menjabat sebagai presiden pada Oktober tahun lalu.
Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai apa yang ditulis oleh Reuters dan surat kabar Jepang itu merupakan bentuk kesalahan interpretasi ucapan Presiden Jokowi.
Dalam surat kabar Yomiuri, Jokowi dikatakan menolak sebagian area yang diklaim Beijing di Laut China Selatan. "'Sembilan garis yang diklaim China tidak memiliki dasar apapun dalam hukum internasional," kata Jokowi.
Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, sesungguhnya presiden hanya mengkritik sebagian area yang disebutkan. Hal yang dimaksudkan adalah garis klaim China yang menyentuh Kepulauan Natuna, yang sudah jelas merupakan wilayah kekuasaan Indonesia.
Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan South China Morning Post menjelang kedatangannya di Beijing hari Rabu, Jokowi mengatakan, Indonesia berketetapan untuk membuka pintu bagi investasi China dan memperkokoh secara signifikan hubunngan ekonomi kedua negara, sementara berusaha mencari kejelasan mengeni visi China soal Jalan Sutra Maritim.
Kepada surat kabar itu, Jokowi mengatakan, kini saatnya Indonesia serius memperdalam hubungan perdagangan investasi dan infrastruktur dengan China.
