Deputi Rumah Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjojanto mengatakan saat ini pihaknya tengah merampungkan konsep perampingan jumlah kementerian di kabinet yang akan dibentuk untuk lima tahun kedepan.
Tim transisi lanjutnya menawarkan perampingan kabinet menjadi 27 kementerian yang semula berjumlah 34 kementerian. Menurutnya perampingan kabinet ini bisa menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 3,8 trilliun.
Memangkas birokrasi, wewenang dan tugas yang tumpang tindih serta penghematan anggaran menjadi point penting. Dia mengatakan sejumlah kementerian yang tugas dan fungsinya tidak beda jauh dapat dilebur menjadi satu seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Dengan perombakan dan modifikasi birokrasi, biayanya tidak sampai Rp 1 triliun," ujar Andi Widjojanto.
Tim Transisi Jokowi-JK tambah Andi juga berencana menghapus posisi wakil menteri di sejumlah kementerian.
Pengamat Politik dari Centeri for Strategic of International Studies J.Kristiadi menilai baik rencana perampingan kabinet Jokowi-JK. Ia mengatakan perampingan kabinet harus dibangun atas dasar efektivitas.
Perampingan kabinet kata J. Kristiadi harus didasarkan pada tujuan. Kabinet yang besar tambahnya akan memperlambat pelaksanaan program pemerintahan. Di negara maju, tambahnya, postur kabinet sangat ramping seperti di Amerika dan Jerman.
Lebih lanjut ia menyatakan perampingan ini justru akan membuat Jokowi-JK selektif dalam memilih kabinetnya.
Ia berharap mereka yang terpilih adalah, "Orang yang bekerja tanpa pamrih," ujarnya. "Tidak memikirkan kepentingan-kepentingan politik lain-lain sebagaimana orang partai yang hanya dicalonkan oleh partainya."
Jokowi menegaskan koalisi pemerintahan yang akan dibangunnya tetap tanpa syarat. Ini berarti tidak ada pembagian kekuasaan kepada partai politik pendukungnya. Kabinet Jokowi-JK, lanjutnya, akan diisi oleh kalangan profesional, walaupun tak menutup kemungkinan profesional itu berasal dari partai politik.
