Menjelang HUT Kemerdekaan ke-73 Indonesia, seperti biasa Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menjelaskan mulai tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
Percepatan infrastruktur, tambahnya, bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dengan negara-negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Itulah sebabnya kata Jokowi, infrastruktur bukan hanya dibangun di Jawa, tetapi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua.
Fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir, lanjut Jokowi, bukan hanya infrastruktur. Peningkatan kualitas kehidupan manusia juga terus dilakukan. Presiden Jokowi mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia selama kepemimpinannya terus membaik. Indeks pembangunan manusia terus meningkat dari 68,90 di 2014, menjadi 70,81 pada 2017.
Pemerintah sangat menyadari bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya alam, namun juga kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia melalui 260 juta penduduknya.
Sejumlah program sudah dijalankan yakni pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang pada 2017. KIS sudah menjangkau lebih dari 20 juta anak didik dan perluasan penyaluran beasiswa untuk mahasiswa.
Selain di dunia pendidikan, pemerintah juga membangun manusia Indonesia yang sehat lewat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan perlindungan sosial bagi warga tidak mampu melalui peningkatan penerima bantuan iuran JKN. Penerima bantuan iuran JKN naik dari 86,4 juta jiwa pada 2014, menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
Presiden Joko Widodo mengklaim tingkat pengangguran terbuka semakin turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Pemerintah, lanjut Jokowi, juga terus memperkuat pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan sumber daya manusia terampil yang siap memasuki dunia kerja. Pemerintah, tambahnya, juga memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
“Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa,” kata Jokowi. “Sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai rakyat Indonesia belum seluruhnya bebas dari kemiskinan. Di sisi lain, kesenjangan juga masih lebar. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah sebab tak ada kemerdekaan dalam kemiskinan.
Zulkifli menegaskan bahwa golongan miskin dan hampir miskin yang sangat banyak jumlahnya rentan terhadap perubahan harga.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat miskin tidak tergerus. Selain itu, masalah defisit dan transaksi berjalan juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro harus terus dikembangkan melalui fasilitas kredit, produksi dan pasar termasuk bantuan promosi
Menurut Zulkifli, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi untuk mencegah krisis sejak dini. Dia menilai selama ini arus impor yang tidak terkendali, sementara kemampuan ekspor Indonesia melemah karena daya saing rapuh.
Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektor ini tumbuh rendah dan daya saingnya lemah. Tugas pemerintah dan kebijakannya untuk membangkitkan kembali sektor industri sehingga mampu tumbuh dua digit seperti masa yang lalu.
Perlu dicermati, beban hutang pemerintah yang mencapai 400 triliun rupiah pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia, atau 6 kali anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia dan sudah dibatas kewajaran. [fw/as]
