Pemerintah akan segera menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pada Januari 2021 mendatang.
Presiden Joko Widodo menjelaskan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah telah menganggarkan Rp 110 triliun untuk program perlindungan sosial. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 45,1 triliun digunakan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta penerima manfaat yang masing-masing akan menerima Rp 200 ribu per bulan.
Sebesar Rp 28,7 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) yang akan diberikan kepada 10 juta penerima manfaat selama setahun. Sebesar Rp12 triliun untuk promgram bansos tunai yang akan diberikan ke 10 juta penerima manfaat, yang masing-masing akan mendapatkan Rp 300 ribu selama empat bulan.
Anggaran itu juga mencakup program kartu prakerja yang mencapai Rp 10 triliun, program bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp 14,4 triliun; dan program diskon listrik selama enam bulan sebesar Rp 3,78 triliun.
Jokowi menekankan, dana bantuan tersebut harus segera tersalurkan pada Januari mendatang untuk bisa mendongkrak perekonomian nasional pada tahun 2021.
Dalam program kartu sembako, pemerintah kini akan menyalurkannya dalam bentuk uang langsung melalui mekanisme transfer bank, atau dikirimkan secara langsung oleh PT Pos Indonesia. Maka dari itu, ia menghimbau data penerima bansos tersebut harus jelas sehingga bisa tepat sasaran.
“Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke account, rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12).
Presiden Instruksikan, Dana Bansos Tidak Boleh Untuk Beli Rokok
Dalam telekonferensi pers, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan program perlindungan sosial untuk tahun 2020 sudah tersalurkan dengan baik. Ia mengatakan bahwa bantuan-bantuan tersebut sudah terserap rata-rata di atas 90 persen .
“Sudah saya singgung serapannya rata-rata adalah di atas 90 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen. Untuk keluarga PKH itu sudah 100 persen, untuk bantuan sosial tadi pangan tunai, PBNT bantuan pangan nontunai atau kartu sembako itu juga sudah 100 persen,” jelas Muhadjir.
Menurutnya, bantuan sosial pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Yang membedakan, ujarnya, hanyalah jumlah penerima manfaat dan bentuk bantuan.
Dalam rapat terbatas hari ini, kata Muhadjir, presiden menekankan agar masyarakat benar-benar membeli barang kebutuhan pokok untuk bisa bertahan hidup. Pemerintah sangat berharap masyarakat tidak membeli rokok dari dana bansos ini.
“Adapun penggunaannya pertama untuk bantuan langsung tunai saya minta kepada keluarga penerima manfaat untuk mematuhi sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian sosial antara lain, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan," ujar Muhadjir.
"Dan yang penting lagi bapak presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok, sesuai dengan arahan dari bapak presiden,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan bahwa bantuan sosial ini akan disalurkan mulai Januari 2021 mendatang. Hal ini dilakukan agar perekonomian terutama di daerah bisa segera membaik.
“Sesuai dengan instruksi bapak presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran (uang)," katanya.
"Karena kalau kita lihat kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata itu Rp 3,76 triliun kalau dibagi 500 sekian daerah maka kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah sehingga dan itu berputar untuk makanan, maksudnya kebutuhan pokok. Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah,” tambah Risma.
Risma juga menjelaskan bahwa pihaknya di lapangan akan memantau dengan ketat penggunaan dana bansos oleh masyarakat tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa masyarakat tidak menggunakan dana bantuan ini untuk membeli rokok.
“Disampaikan oleh bapak presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau, kami akan pantau karena Insya Allah Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan digunakan, dengan uang. Jadi karena itu, saya berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah, jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit,” paparnya.
Untuk menghindari penyelewengan dana bantuan sosial, Risma, menginstruksikan agar masyarakat yang menerima bantuan tersebut melapor sehingga bisa diketahui apakah bantuan yang sampai sudah sesuai standar dan tepat sasaran.
“Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong, karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu,” pungkasnya. [gi/ab]
