Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4 sampai 9 Agustus mendatang. Pengetatan kegiatan masyarakat ini merupakan kali ketiga sejak PPKM Darurat diberlakukan kali pertama, 3-20 Juli lalu.
Jokowi mengklaim, PPKM level 4 yang berlangsung pada 26 Juli-2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan dari sisi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 di rumah sakit. Namun, pergerakannya masih sangat dinamis dan fluktuatif.
“Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus-9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi pers, dari Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (2/8).
Ia pun menegaskan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air bertumpu kepada tiga pilar utama. Pertama, katanya, percepatan vaksinasi yang utamanya akan dilakukan pada wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi; kedua, penerapan protokol kesehatan “3M” yang masif di seluruh komponen masyarakat; dan ketiga, pemberlakuan kegiatan “3T” yakni testing, tracing, treatment dan isolasi yang masif untuk menjaga tingkat BOR di rumah sakit. Jokowi juga menekankan pemerintah juga akan terus menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.
Jokowi menyadari perpanjangan PPKM level 4 ini bisa berdampak kepada kegiatan ekonomi yang terbatas, sehingga sebagian besar masyarakat bisa kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen menyalurkan berbagai bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) Desa, bantuan untuk usaha mikro, dan bantuan subsidi upah.
“Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang, kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk ekonomi. Dalam situasi apapun kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” paparnya.
Pemerintah Fokus Tekan Angka Kematian
Dalam kesempatan lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penurunan kasus harian dan kasus aktif COVID-19 sudah mulai terlihat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi itu, katanya,secara rata-rata turun sebanyak 50 persen. Namun, beberapa wilayah lain masih memiliki catatan memprihatinkan.
“Ada beberapa daerah yang dibutuhkan perhatian khusus karena masih tingginya jumlah kasus terkonfimasi, positivity rate dan juga jumlah kematian warganya seperti Bali, Malang raya, Jogyakarta, dan Solo Raya, tapi ini sudah kami tangani dan kita mustinya minggu ini akan membaik karena juga kemarin angka sudah sedikit membaik tapi kami sangat yakin dalam satu minggu ke depan akan membaik,” ungkap Luhut.
Luhut menjelaskan, masih tingginya angka kematian akibat COVID-19 dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan telat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk itu, katanya,pemerintah pun mengambil beberapa langkah, termasuk membentuk satuan tugas untuk menjemput pasien positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk dibawa ke tempat isolasi terpusat. Selain itu, pihaknya juga akan terus mendorong a pemerintah daerah untuk terus membuka fasilitas isolasi terpusat yang baru sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
“Fasilitas isolasi terpusat dilengkapi dokter, perawat, obat, oksigen dan konsumsi pasien sudah kami siapkan 49 ribu tempat tidur di Jawa dan Bali sehingga kita ingin dengan testing dan tracing ini harus kita bisa isi sebanyak mungkin sehingga kita bisa memastikan, memisahkan orang-orang yang kena COVID-19 dari keluarga sehingga klaster keluarga itu bisa kita kurangi. Kita juga ingin menghindari orang yang bisa meninggal karena saturasi oksigen turun dan mengalami perburukan dan baru dibawa ke RS sehingga berpotensi menimbulkan kematian karena terlambat mendapatkan penanganan,” jelas Luhut.
Ditambahkannya, angka reproduksi penularan virus corona di Tanah Air saat ini berkisar antara 1,2-1,5. Luhut menekankan agar pandemi bisa terkendali, angka reproduksi virus tersebut harus di bawah 1,0. Maka dari itu, pemerintah akan terus memasifkan strategi “3M” dan “3T” dan vaksinasi dengan harapan tingkat penularan di masyarakat bisa berkurang.
Dengan strategi tersebut, Luhut menargetkan angka reproduksi penularan virus di Indonesia bisa ditekan ke level 0,9 pada September mendatang.
Kenaikan Kasus di Luar Jawa dan Bali
Menko Perekonomian Airlangga Hartato menjelaskan terdapat kenaikan kasus COVID-19 di 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali sehingga kebijakan PPKM level 4 pun dilanjutkan.
“Yang tertinggi (kasus naik) adalah Sulawesi Tengah, Riau, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat,” ungkap Airlangga.
Namun, ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Papua Barat , Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah.
Pakar: Pelonggaran Belum Bisa Dilakukan
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan pelonggaran PPKM level 4 belum dapat dilakukan karena pertama tingkat positivity rate masih tinggi jauh di atas lima persen, bahkan ia melihat belum ada wilayah di Indonesia yang menyentuh angka positivity rate lima persen. Kedua, angka kematian masih tinggi di tengah keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi.
“BOR walaupun sudah turun tapi harus diingat komposisi masyarakat yang ke RS mungkin hanya 15-20 persen dan sisanya banyak yang isoman di rumah,” ungkapnya kepada VOA.
Dengan situasi saat ini, pemerintah katanya harus melakukan strategi yang cost effective dan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Semuanya, harus dilakukan secara serius, konsisten, setara dan merata.
“Strategi pertama yaitu “3T” dengan test satu juta per hari, vaksinasi dengan target yang sama yakni satu juta per hari dan “5M” yang benar-benar diperketat,” tuturnya.
Kedua, untuk mengurangi mobilitas dalam jumlah yang tinggi, Dicky menyarankan agar sektor non esensial dan kritikal tetap bekerja dari rumah atau working from home (WFH) 100 persen sampai perkembangan kasus membaik.
Selanjutnya, ia menekankan agar pemerintah memberikan perlindungan yang maksimal kepada orang-orang yang beresiko tinggi mengalami gejala parah dan kematian, seperti ibu hamil, lansia dan orang yang mempunyai komorbid.
“Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isoman,” jelasnya.
Tidak lupa Dicky mengingatkan kepada pemerintah untuk selalu mengedukasi masyarakat agar tidak mengabaikan protokol kesehatan. [gi/ab]
