Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak mau ambil pusing dengan kondisi parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) atau koalisi partai politik pendukung mantan calon presiden Prabowo Subianto.
Jokowi di Jakarta Rabu (8/10) mengatakan, dinamika politik itu adalah hal biasa dalam kehidupan berdemokrasi.
"Saya sampaikan, politik itu setiap detik bisa berubah. Setiap jam bisa berubah. Setiap minggu bisa berubah. Setiap hari bisa berubah. Setiap bulan bisa berubah. Jadi ya segala sesuatunya bisa berubah. Ya kalau saya seperti apa yang sudah sebelumnya saya alami.. Asal programnya itu untuk rakyat. Asal programnya untuk masyarakat. Asal programnya bener-bener untuk rakyat, ya saya pikir ndak ada masalah. Prinsipnya di situ aja," tukas Jokowi.
Jokowi juga meminta masyarakat untuk tidak ragu dengan pengelolaan negara di bawah pemerintahannya kelak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjamin bahwa semuanya akan terkendali dengan cara-cara yang sudah dirancangnya, meski mayoritas parpol pendukung Prabowo menguasai kursi di parlemen.
Jokowi menambahkan, "Paling nanti mundur, kalau ada masalah, mundur sedikit, ndak ada masalah lah. Jadi sekali lagi bahwa pemerintahan baru di bawah Jokowi – JK optimis . Ini yang harus dicatet optimis...bahwa pengelolaan negara pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Jangan ada yang ragu masyarakat, investasi semuanya kita jamin. Masa program yang baik untuk rakyat ditolak. Logikanya gak ada kan?"
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memastikan dengan dikuasainya kursi ketua DPR dan Ketua MPR semakin memperjelas adanya agenda tersembunyi dari KMP untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi – JK.
"Ada agenda politik tersembunyi yang disusun oleh Koalisi Merah Putih yang targetnya adalah pertama mengganggu stabilitas politik pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Dan kemudian target yang lebih maksimal lagi adalah, dengan mampu menciptakan instabilitas politik dan dampaknya ke ekonomi, target mereka adalah memakzulkan pemerintahan yang sah Jokowi-JK ini," tuduh Masinton.
Pendapat itu dibantah oleh Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat memastikan pemerintahan Jokowi – JK tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan dari Koalisi Merah Putih di DPR.
"Eksekutif yang kuat memerlukan check and balance atau kekuatan politik pengimbang yang juga kuat. Supaya dengan itu, program pak Jokowi yang disebut revolusi mental bisa terlaksana dengan efektif. Sebab kalau tidak ada yang mengawasi dengan kuat ya sangat mungkin akan terjadi seperti yang dulu. Asal bapak senang. Jadi saya berharap kekuatan dan soliditas Koalisi Merah Putih tidak ditanggapi secara negatif," papar Hidayat.
Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun memastikan, program kerakyatan pemerintahan Jokowi – JK tidak akan bisa diganggu oleh Koalisi Merah Putih di DPR karena Indonesia menganut sistim pemerintahan Presidensil.
"Sebenarnya sistim pemerintahan kita kan Presidensil ya. Bahkan Presiden di Indonesia itu jauh lebih kuat dibanding Presiden di Amerika Serikat. Presiden di Indonesia mempunyai 50% kekuasaan di legislatif. Kalau kita kaitkan dengan pembentukan undang-undang maka dengan 50% kekuasaan itu, Presiden tidak perlu ragu ya. Karena apapun proposal undang-undang yang dianggap tidak disetujui oleh Presiden, maka tidak akan bisa disahkan. Demikian pula sebaliknya, Presiden tidak bisa memaksakan sebuah undang-undang yang tidak disetujui oleh DPR. tapi kelebihan Presiden di Indonesia, jika situasi emergency, dia memiliki instrumen (untuk mengeluarkan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," kata Refly Harun.
Refly Harun menambahkan Jokowi mempunyai kekuatan ekstra parlementer dalam bentuk dukungan dari rakyat. Dukungan dari rakyat ini menurut Refly yang kemudian membentuk opini publik secara luas yang bisa menandingi kekuatan di dalam parlemen.
Koalisi Merah Putih kembali unggul atas Koalisi Indonesia Hebat (Parpol pendukung Jokowi-JK) yang memenangkan pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Paket yang mereka usung yakni Zulkifli Hasan untuk posisi Ketua MPR dengan empat wakil EE Mangindaan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Mahyuddin (Partai Golkar) dan Oesman Sapta Odang (unsure DPD) menang atas paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat.
Sebelumnya pula, Koalisi Merah Putih memenangkan Setyo Novanto sebagai Ketua DPR, dengan para wakilnya yaitu Fadly Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat) dan Taufik Kurniawan (PAN).
