Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menuding pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bohong.
Jokowi dari waktu ke waktu terus berkeliling daerah, membagikan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat. Program land reform atau reformasi agraria sebagaimana termasuk dalam program Nawacita terus dijalankan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden usai membagikan sertifikat tanah di Banjarbaru Kalimantan Selatan Senin (26/3) memastikan pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat dari Pemerintah adalah program nyata.
"Saya ingin menekankan saja bahwa pembagian sertifikat itu betul-betul kita bagi. Jumlahnya betul ada, dan masyarakat menerima betul," jelas Presiden Jokowi.
Pemerintah, lanjut Jokowi, menjalankan program sertifikat tanah untuk rakyat ini dengan kehati-hatian sesuai dengan luas tanah, dokumen yang ada dan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
"Kita serahkan jumlahnya ya itu. Kalo kita ngomong 5 juta ya 5 juta. Kalo ngomong 7 juta ya 7 juta sertifikat," lanjutnya.
Jokowi memastikan akan terus mengejar agar target Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tercapai. "Terus akan saya kejar kepada Menteri ATR/BPR target itu. Jangan sampai ada yang ngomong pembagian sertifikat ini ngibul," imbuh Presiden.
Terkait tudingan Amien Rais terhadap Jokowi itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan marah besar dan menyebut Amien asal bunyi alias asbun.
"Kalau ada senior yang bilang bahwa memberi sertifikat itu ngibulin orang, apanya yang dikibulin? Dari dulu juga sudah dibagi kok sertifikat itu. Tapi prosesnya panjang lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak, lalu salahnya di mana ? Jadi asbun aja," kata Luhut.
Luhut juga berkomentar mengenai tudingan bahwa pemerintah menjual aset negara kepada pihak asing.
"Jadi buat saya very sensitive matter. Kalau orang mengatakan Pemerintah ini mau jual ini negara ke negara asing, saya tahulah, saya nggak bodoh kok. Saya tahu number, saya tahu angka, dan saya lihat itu. Bahwa ada masalah, ya, tapi kita tidak akan pernah lakukan itu. Never ever like that for the rest of my life. Nggak mau saya. Saya punya anak cucu kok, punya bekas anak buah. Saya jadi begini karena mereka," imbuhnya.
Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil menjelaskan, wilayah prioritas sertifikat yang akan menjadi program utama Kementerian ATR adalah wilayah rawan konflik tanah dan padat seperti Pulau Jawa.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menyasar seluruh lapisan masyarakat di kawasan yang rentan sengketa tanah karena mayoritas masyarakatnya belum memiliki sertifikat. Jika masyarakat tersebut belum mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka pemerintah secara keseluruhan akan menyisir wilayah tersebut dengan program PTSL.
Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN hingga 2024 menargetkan 126 juta bidang tanah sudah mendapat sertifikat. Pada tahun 2017 ada 5 juta bidang tanah yang berhasil mendapat sertifikat. Pada 2018 ini ditargetkan 7 juta bidang tanah mendapatkan sertifikat. Dan untuk 2019 ditargetkan 9 juta bidang tanah bersertifikat. [aw/uh]
