Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Pada 2019, tingkat prevalensinya sudah mencapai 27,9 persen, menurun dari 37 persen pada 2013.
“Ada penurunan yang cukup lumayan. Tapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan. Saya berikan (target) ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita turun menjadi 14 persen,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).
Mantan wali kota Solo ini pun menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergegas menurunkan tingkat prevalensi stunting, terutama di 10 provinsi yang angkanya masih cukup tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Bagaimana caranya? Jokowi menekankan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas maupun di posyandu harus tetap berlangsung walaupun wabah Covid-19 melanda. Menurutnya, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Pemberian suplemen bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI (MPASI) juga harus terus dilakukan
Selain itu, yang tidak kalah penting, menurut Jokowi, adalah promosi, edukasi dan sosialisasi mengenai apa dan bagaimana stunting. Ia menilai pengetahuan masyarakat terkait stunting masih rendah.
“Sekali lagi, saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, serta relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” imbuhnya.
Jokowi juga mendorong agar upaya menurunkan tingkat prevalensi stunting dihubungkan dengan berbagai program bantuan sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan pembangunan infrastruktur dasar untuk menjangkau kalangan masyarakat miskin.
Menteri Kesehatan Dr Terawan mengatakan penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia tetap menjadi prioritas walaupun terjadi pandemi. Menyimak tren penurunan tingkat prevalensi stunting yang ada, Terawan cukup optimis target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada 2024 bisa tercapai.
“Karena (penurunan) stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama fokus di 10 daerah dulu, 10 provinsi maksudnya. Kemudian juga koordinasi antar K/L dan kami di sini kebetulan ada Pak Mensos. Nah bagaimana peran dari (ibu-ibu) PKK kemudian peran dari PKH nanti akan dijelaskan oleh Pak Mensos. Pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai penurunan tingkat prevalensi stunting pada 2024 menjadi 14 persen,” jelas Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengusulkan tambahan item berupa susu dalam program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Menurutnya hal tersebut bisa turut andil dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting.
“Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program kartu sembako atau BPNT tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini,” jelas Juliari.
Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun
Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting terlihat normal, namun pada kenyataannya lebih pendek dari anak-anak seusianya.
Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kecerdasan yang di bawah rata-rata, sistem imunitas tubuh yang buruk, dan mudah terkena penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. [gi/ab]
