Tautan-tautan Akses

Jurnalis Filipina Menyatakan Tak Bersalah Atas Tuduhan Hindari Pajak


CEO dan Editor Eksekutif Rappler, Maria Ressa menunjukkan pelindung wajahnya setibanya di Pengadilan Regional Pasig Metro Manila, Filipina, Rabu, 22 Juli 2020. (AP Foto / Aaron Favila)
CEO dan Editor Eksekutif Rappler, Maria Ressa menunjukkan pelindung wajahnya setibanya di Pengadilan Regional Pasig Metro Manila, Filipina, Rabu, 22 Juli 2020. (AP Foto / Aaron Favila)

Jurnalis Filipina, Maria Ressa, Rabu (22/7) menyatakan diri tidak bersalah atas tuduhan menghindari pajak. Ini tuduhan terbaru dari serangkaian tantangan hukum yang menurut para kritikus adalah upaya Presiden Rodrigo Duterte untuk mengekang Ressa dan wartawan lainnya.

Para jaksa penuntut umum menuduh Ressa, penerbit situs berita daring Rappler, tidak memberi informasi yang tepat mengenai pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan pada tahun 2015.

Berbicara kepada wartawan di luar gedung pengadilan di Manila seusai persidangan, Ressa bertekad untuk “tidak menyerah” terhadap tuduhan-tuduhan, yang menurutnya bermotivasi politik.

Juru bicara Duterte, Harry Roque, membantah tuduhan Ressa mengenai campur tangan politik dalam aktivitasnya. “Pers dapat terus melakukan pelaporan selama tidak melakukan pelanggaran dan memiliki hak untuk melanjutkan kegiatannya,” kata Roque dalam suatu pernyataan tertulis.

Ressa adalah mantan wartawan CNN dan salah seorang dari Tokoh Tahun 2018 TIME, sewaktu majalah itu merayakan para wartawan di seluruh dunia termasuk jurnalis Arab Saudi yang dibunuh, Jamal Khashoggi.

Ressa dan Rappler telah menjadi target beberapa gugatan hukum dan tuduhan penghindaran pajak. Ia dan sejawatnya, Reynaldo Santos, bulan lalu divonis bersalah melakukan pencemaran nama baik terkait laporan tahun 2012 yang mengutip sebuah laporan intelijen yang mengaitkan pengusaha kaya Wilfredo Keng dengan transaksi narkoba dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.

Para aktivis kebebasan pers menyatakan kasus hukum terhadap Ressa merupakan bagian dari upaya lebih luas dari Duterte untuk menumpas berbagai bentuk pembangkangan dan pengawasan terhadap pemerintahannya, khususnya mengenai operasi antinarkoba yang brutal yang telah menewaskan ribuan orang.

Para legislator yang setia kepada Duterte dengan suara berlimpah pekan lalu memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan izin operasi 25 tahun lagi kepada badan penyiaran radio dan televisi ABS-CBN. Badan penyiaran terkemuka Filipina itu tutup pada bulan Mei setelah pemerintah tidak memperpanjang lisensi penyiarannya. [uh/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG