Ketua Komisi Nasional perlindungan Anak (KNPA), Arist Merdeka Sirait, Selasa di Jakarta menyatakan sekitar 11,7 Juta anak Indonesia belum tersentuh pendidikan. Anak-anak tersebut kata Arist mayoritas berada di daerah-daerah pelosok termasuk komunitas adat terpencil.
Anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan ini menurut Arist juga banyak ditemukan di perkotaan. Arist mengatakan masih banyaknya anak Indonesia yang belum tersentuh pendidikan menyebabkan buta aksara di Indonesia masih tinggi.
AristSirait mengatakan, "Di daerah komunitas adat terpencil itu justru jutaan anak berada dalam situasi tidak bersekolah karena fasilitas-fasilitas sekolah selain jauh juga tidak tersentuh dengan program-program Kementerian Pendidikan. Jadi angka itu tersebar di daerah-daerah pelosok termasuk di komunitas adat terpencil. Selain dikomunitas adat terpencil juga ditemukan daerah-daerah miskin pedesaan akibat dari sulitnya lapangan pekerjaan, termasuk juga yang terpaksa hidup dikota-kota besar yang hidup diwilayah-diwilayah kantong kemiskinan kota."
Untuk itu Arist Merdeka Sirait mendesak pemerintah serius dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah juga harus menjadikan masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama pembangunan pendidikan.
Pemerintah harus menjalan amanat konstitusi tentang pendidikan yang diskriminasi. Konstitusi dasar kita jelas yah pendidikan dasar menengah itu adalah hak anak atas pendidikan. Dan bagi anak yang tidak mempunyai akses pendidikan maka itu menjadi prioritas pembangunan pendidikan. Saya kira sederhana sekali sesuai dengan mandat konstitusi. Yang kedua, bagaimana mengaplikasi anggaran belanja negara untuk alokasi pendidikan yang 20 persen itu sungguh-sungguh lebih besar untuk pendidikan menengah atas khususnya keluarga miskin," ujar Arist Sirait.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pendidikan Nasional Ibnu Hamad mengungkapkan Pemerintah akan meningkatkan pemberian beasiswa untuk masyarakat kurang mampu mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar dapat memutus rantai kemiskinan keluarga.
Pemerintah menurut Ibnu Hamad juga akan memprioritaskan pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Ibnu Hamad mengatakan, "Sementara ini baru sekitar 67-70 persen dan sedang didorong supaya angka partisipasi dari PAUD (pendidikan anak usia dini) ini meningkat. Karena Kementerian menyadari betul bahwa usia PAUD adalah usia emas sehingga tidak boleh gagal."
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ninin Irawaty mengatakan angka buta aksara di Indonesia sebenarnya terus mengecil meski ia mengakui masih ada 10 provinsi yang memiliki buta aksara tinggi hingga diatas 10 persen.
Provinsi itu diantaranya Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat.
