Kantor berita Associated Press (AP) pada Rabu (11/3) menggugat Departemen Luar Negeri AS untuk memaksa dibukanya korespondensi email dan dokumen-dokumen pemerintah dari masa jabatan Hillary Rodham Clinton sebagai menteri luar negeri.
Tindakan hukum tersebut menyusul permohonan berulang yang diajukan berdasarkan Undang-undang Kebebasan Informasi AS yang tidak dipenuhi. Termasuk diantaranya permintaan dari AP lima tahun lalu dan yang lainnya yang ditunda sejak musim panas 2013.
Gugatan di Pengadilan Distrik AS itu diberikan sehari setelah Clinton berbicara mengenai penggunaan akun email pribadinya saat ia menjabat menteri luar negeri.
Gugatan dan permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan materi-materi yang terkait dengan kalender-kalender publik dan pribadi Clinton, korespondensi yang menyangkut staf-staf yang sepertinya memainkan peran penting dalam kampanyenya untuk menjadi presiden, dan email-email Clinton terkait penggerebekan atas Osama bin Laden dan praktik-praktik pemantauan Badan Keamanan Nasional (NSA).
Juru bicara Departemen Luar Negeri Alec Gerlach menolak untuk berkomentar.
Clinton pada Selasa mengatakan ia telah mengirim dan menerima sekitar 60.000 email dari alamat email pribadinya dalam masa jabatan empat tahun sebagai menteri luar negeri. Ia mengatakan sekitar setengahnya terkait pekerjaan, yang telah ia serahkan pada Kementerian Luar Negeri, sementara puluhan ribu lainnya yang lebih bersifat pribadi telah dihapus.
Deplu AS mengatakan email-email yang mereka simpan akan diunggah di Internet saat kajian mengenai kontennya telah tuntas, sebuah proses yang akan memakan waktu beberapa bulan.
